TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah tokoh termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani menanggapi seruan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono. Politisi ini mengajak para pendukung Calon Presiden Prabowo Subianto - Sandiaga Solahuddin Uno untuk boikot pajak dikomentari oleh berbagai tokoh. Ajakan itu disuarakan sebagai bentuk penolakan masyarakat terhadap pemerintahan yang dihasilkan Pemilihan Presiden 2019.

Baca: Penerimaan Pajak Menyusut Akibat Ekonomi Tertekan, Sri Mulyani: Harus Diwaspadai

“Tolak bayar pajak kepada pemerintahan hasil Pilpres 2019 yang dihasilkan oleh KPU yang tidak legitimate,” ujar Arief seperti dikutip dari siaran pers yang diterima, Rabu, 15 Mei 2019. "Itu adalah hak masyarakat karena tidak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019."

Tempo mencatat setidaknya ada 5 tokoh publik yang mengomentari ajakan dari Arief Poyuono itu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengacungkan jari telunjuk usai mencoblos di TPS 77 Bintaro, Tangerang Selatan, 17 April 2019. Tempo/Fajar Pebrianto

Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan ihwal perpajakan sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga, ia berujar masyarakat harus menjalankan kewajiban membayar pajak jika ingin menjaga Indonesia. "Boleh meminta haknya tetapi juga kewajiban harus dilakukan," kata Sri Mulyani di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis 16 Mei 2019.

Selain itu, Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa nantinya pembayaran pajak yang diterima oleh negara dipakai untuk banyak pihak. Mulai dari digunakan untuk membangun jalan, sekolah hingga rumah sakit. Dari pajak, pemerintah juga bisa ikut menyediakan layanan sarana dan prasarana dari air hingga listrik.

Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani tak khawatir seruan atau ajakan untuk tak menbayar pajak bakal banyak dipenuhi masyarakat. Sebab dia melihat, tak banyak pula politisi yang mendukung ajakan tersebut. "Kalau saya lihat di antara teman-teman politisi sendiri juga sudah pada berkomentar. Jadi saya tetap berharap bahwa masih banyak yang memiliki cara pendekatan ke negarawanan yang baik," kata Sri Mulyani.

Moeldoko

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai seruan boikot pajak oleh Arief Poyuono merupakan pendidikan politik yang tidak benar. "Kalau menjadi warga negara Indonesia ya hak dan kewajiban harus diikuti, jangan menyerukan begitu, itu pendidikan politik yang enggak bener," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 16 Mei 2019.

Moeldoko mengatakan, semestinya masyarakat Indonesia diajak memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara, bukan diarahkan untuk memboikot pajak. Menurut Moeldoko, seruan tersebut tak sejalan dengan pemikiran calon presiden Prabowo Subianto.

Mantan Panglima TNI itu menilai Prabowo merupakan sosok yang patriotik dan ksatria "Saya yakin Pak Prabowo memiliki itu. Hanya jangan yang di bawahnya itu malah melakukan hal-hal yang keluar dari pemikiran bosnya," kata dia.

<!--more-->

Sandiaga Uno

Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno tak setuju dengan ajakan Arief Poyuono tersebut. Terlebih saat ini Indonesia tengah mengalami keterlambatan ekonomi sehingga diperlukan kenaikan rasio pajak dengan menambah basis pembayar pajak. “Saya ingin ingatkan negara kita lagi sulit ekonomi, neraca perdagangan kita jeblok,” ucap Sandiaga di Makassar, Kamis 16 Mei 2019.

Saat ini kata Sandiaga, neraca perdagangan terus menjadi tantangan ekonomi Indonesia. Apalagi sekarang ekonomi Indonesia terburuk sepanjang sejarah.

Perekonomian nasional dinilai Sandiaga memburuk karena pemerintah menggenjot impor ditingkatkan, sehingga kinerja ekspor turun. “Seharusnya ekspor ditingkatkan dan impor dikurangi terutama migas,” ujarnya.

Terkait teknis pengelolaan pajak, Sandiaga menilai pemerintah harus mampu meningkatkan sistem informasi teknologi agar menjadi lebih baik lagi. Oleh sebab itu ia mengusulkan pembentukan badan penerimaan negara yang terpisah dengan menteri keuangan. “Itu kami usulkan, tapi butuh pemerintahan kuat dan kepemimpinan tegas."

Selama ini, kata Sandiaga, perusahaan telah patuh membayar pajak. Sehingga yang paling penting adalah negara harus bisa menggunakan pajak dengan baik demi kepentingan masyarakat dan pembangunan di Indonesia.

Cawapres nomor urut 02, Sandiaga Uno dan istrinya Nur Asia Uno mengunjungi Pasar Murah OK OCE Peduli di Menteng Dalam, Jakarta, Selasa, 14 Mei 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat

Arya Sinulingga

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Arya Sinulingga menyarankan, politikus Gerindra di DPR tak perlu digaji dan menikmati tunjangan hari raya. Sebab uang itu berasal dari pajak. "Kami minta DPR RI jangan kasih gaji kepada anggota DPR dari Gerindra dan juga jangan dikasih THR karena dia hidup dari pajak," kata Arya di Posko Cemara, Menteng, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2019.

Arya bahkan meminta politikus Gerindra tak memakai fasilitas umum kalau tak ingin bayar pajak. "Jangan nikmati jalan, jangan naik busway, apalagi MRT, jangan. Karena nginjakin kaki di jalan raya aja harus bayar pajak," ujar Arya.

Yustinus Prastowo

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis, Yustinus Prastowo menilai ajakan itu adalah hal yang konyol. “Tentu saja ajakan ini selain konyol, juga berbahaya,” ujar Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis, Yustinus Prastowo, Rabu, 15 Mei 2019.

CAESAR AKBAR | FRISKI RIANA | DEWI NURITA | DIDIT HARIYADI | DIAS PRASONGKO