Tanggapi Poyuono, Sri Mulyani Sebut Gaji DPR dari Pajak

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menkeu Sri Mulyani saat menjadi narasumber dalam acara One Hour University, Rabu 15 Mei 2019 di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta.

    Menkeu Sri Mulyani saat menjadi narasumber dalam acara One Hour University, Rabu 15 Mei 2019 di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta.

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ikut merespon pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono yang mengajak para pendukung kubu pasangan calon presiden Prabowo Subianto - Sandiaga Solahuddin Uno untuk memboikot membayar pajak.

    Baca: Penerimaan Pajak Menyusut Akibat Ekonomi Tertekan, Sri Mulyani: Harus Diwaspadai

    "Masalah perpajakan kan sudah diatur oleh undang-undang, jadi kalau kita mau menjaga negara ini bersama, ya kita harus menjalankan kewajiban. Boleh meminta haknya tetapi juga kewajiban harus dilakukan," kata Sri Mulyani di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis 16 Mei 2019.

    Sebelumnya Arief Poyuono menyatakan seruan boikot pajak itu sebagai bentuk pelaksanaan hak masyarakat karena mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019. “Tolak bayar pajak kepada pemerintahan hasil Pilpres 2019 yang dihasilkan oleh KPU yang tidak legitimate,” ujar Arief seperti dikutip dari siaran pers yang diterima, Rabu, 15 Mei 2019. Ini adalah hak masyarakat karena tidak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019.

    Ajakan disampaikan Arief khusus kepada masyarakat yang memilih Prabowo dan Sandiaga dalam pemilu sebelumnya. “Jika terus dipaksakan hasil pilpres 2019 untuk membentuk pemerintahan baru, maka masyarakat tidak perlu lagi mengakui pemerintahan yang dihasilkan Pilpres 2019,” katanya.

    Sri Mulyani menjelaskan membayar pajak adalah bagian dari menjaga kebersamaan dalam penyelenggaraan negara baik di dalam pemerintahan. Membayar pajak, kata Sri Mulyani juga merupakan bagian untuk menunjang penyelenggaraan negara dari sisi perekonomian termasuk dari sisi seluruh jasa pemasyarakatan.

    Selain itu, Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa nantinya pembayaran pajak yang diterima oleh negara dipakai untuk banyak pihak. Mulai dari digunakan untuk membangun jalan, sekolah hingga rumah sakit. Dari pajak, pemerintah juga bisa ikut menyediakan layanan sarana dan prasarana dari air hingga listrik.

    "Seluruh aparat termasuk DPR, partai politik pun juga dapat dari APBN jangan lupa. Karena mereka mendapat per kepala, jadi kalau ngga mau bayar pajak ya masak negaranya ngga jalan," kata Sri Mulyani.

    Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani tak khawatir seruan atau ajakan untuk tak menbayar pajak bakal banyak dipenuhi masyarakat. Sebab dia melihat, tak banyak pula politisi yang mendukung ajakan tersebut.

    "Kalau saya lihat di antara teman-teman politisi sendiri juga sudah pada berkomentar. Jadi saya tetap berharap bahwa masih banyak yang memiliki cara pendekatan ke negarawanan yang baik," kata Sri Mulyani.

    DIAS PRASONGKO | ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.