Tolak Ajakan Boikot Pajak, Sandiaga Justru Ingin Tax Ratio Naik

Jumat, 17 Mei 2019 07:07 WIB

Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno menyapa para relawan saat mengecek proses rekapitulasi C1 di PPK Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, 25 April 2019. Kedatangannya tersebut merupakan untuk melihat langsung proses rekapitulasi C1 yang tengah berlangsung. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno menolak ajakan boikot pajak yang diserukan Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono kepada warga atas pemerintahan hasil Pemilihan Presiden 2019.

Baca: Kubu Prabowo Serukan Boikot Pajak, Sri Mulyani Tak Gentar

Berbeda dengan Arief, Sandiaga justru menginginkan rasio pajak atau tax ratio naik setelah pemimpin negara terpilih pasca-kontestasi pilpres. “Kita justru perlu meningkatkan (pendapatan) dengan menambah basis pembayar pajak," kata Sandiaga seperti dikutip dari siaran pers saat menyambangi Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis, 16 Mei 2019.

Hal ini menanggapi pernyataan Arief melalui keterangan tertulisnya kemarin. Arief mengajak masyarakat yang tak terima dengan hasil Pilpres 2019 untuk mogok membayar pajak.

“Tolak bayar pajak kepada pemerintahan hasil Pilpres 2019 yang dihasilkan oleh KPU yang tidak legitimate,” ujar Arief seperti dikutip dari siaran pers yang diterima, Rabu, 15 Mei 2019. Ini adalah hak masyarakat karena tidak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019.

Advertising
Advertising

Ajakan disampaikan Arief khusus kepada masyarakat yang memilih Prabowo dan Sandiaga dalam pemilu sebelumnya. “Jika terus dipaksakan hasil pilpres 2019 untuk membentuk pemerintahan baru, maka masyarakat tidak perlu lagi mengakui pemerintahan yang dihasilkan Pilpres 2019,” katanya.

Ajakan ini dianggap mengancam pemerintahan karena dapat menghambat pendapatan negara dari sektor pajak. Sebab, selama ini, pajak merupakan pendapatan utama negara. Masyarakat wajib membayar pajak agar pembangunan negara dapat berkelanjutan.

Lebih jauh Sandiaga memandang, wacana boikot pajak tak tepat kala ekonomi negara tengah sulit. Ia mengklaim, saat ini neraca perdagangan Indonesia jeblok. Perlambatan ekonomi pun terjadi seiring dengan situasi ekonomi yang tak prima.

Baca: Kubu Prabowo Serukan Boikot Pajak, Pengamat: Konyol

Ketimbang boikot pajak, Sandiaga mendorong masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak. "Kita harus mampu meningkatkan revenue kita dari pajak, dari sistem IT yang lebih baik,” ucapnya.

Berita terkait

Peluang PKB Masuk Koalisi Prabowo, Muhaimin Iskandar: Tunggu Sampai Oktober

3 jam lalu

Peluang PKB Masuk Koalisi Prabowo, Muhaimin Iskandar: Tunggu Sampai Oktober

Muhaimin Iskandar bakal menentukan sikap partainya bergabung atau tidak dalam koalisi Prabowo pada Oktober mendatang.

Baca Selengkapnya

Alasan PAN Siapkan Eko Patrio sebagai Calon Menteri Kabinet Prabowo

4 jam lalu

Alasan PAN Siapkan Eko Patrio sebagai Calon Menteri Kabinet Prabowo

Eko Patrio dianggap telah berhasil memimpin PAN untuk meraih kursi dalam DPRD DKI Jakarta dan DPR RI.

Baca Selengkapnya

Soal Partai di Luar KIM Gabung Koalisi Prabowo, Gerindra Sebut Tak Pernah Punya Masalah dengan PKS

7 jam lalu

Soal Partai di Luar KIM Gabung Koalisi Prabowo, Gerindra Sebut Tak Pernah Punya Masalah dengan PKS

Politikus Gerindra mengatakan belum ada komunikasi langsung dari PKS untuk bergabung dengan koalisi Prabowo.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Lengkap Jubir Prabowo Soal Presidential Club

7 jam lalu

Penjelasan Lengkap Jubir Prabowo Soal Presidential Club

Presidential club adalah istilah yang bisa disematkan untuk silaturahmi para mantan presiden dengan presiden yang sedang menjabat.

Baca Selengkapnya

Luhut Diminta Klarifikasi Soal Orang Toksik di Pemerintahan Prabowo: Agar Tak Ada Tuduhan

9 jam lalu

Luhut Diminta Klarifikasi Soal Orang Toksik di Pemerintahan Prabowo: Agar Tak Ada Tuduhan

Menurut pengamat politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, ada kemungkinan Luhut merujuk kepada figur atau kelompok tertentu melalui pernyataan tersebut.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Jubir Luhut Soal Orang "Toxic" di Pemerintahan Prabowo-Gibran

9 jam lalu

Penjelasan Jubir Luhut Soal Orang "Toxic" di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Juru bicara Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan maksud dari orang toxic dalam pemerintahan. Sebelumnya, Luhut menyebut istilah itu saat berpesan kepada Prabowo Subianto tentang kabinetnya.

Baca Selengkapnya

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

11 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Demokrat Bilang Prabowo Sedang Mendesain Struktur Kabinet, Sebut Ada Rencana Pemisahan Kementerian

12 jam lalu

Demokrat Bilang Prabowo Sedang Mendesain Struktur Kabinet, Sebut Ada Rencana Pemisahan Kementerian

Partai Demokrat sedang menyiapkan kadernya untuk menjadi menteri di kabinet Prabowo.

Baca Selengkapnya

Prabowo Bentuk Presidential Club, Pengamat Sebut Ada Ketegangan dalam Transisi Kepemimpinan

13 jam lalu

Prabowo Bentuk Presidential Club, Pengamat Sebut Ada Ketegangan dalam Transisi Kepemimpinan

Pengamat politik menilai, gagasan Presidential Club Prabowo mungkin saja hasil dari melihat transisi kepemimpinan Indonesia yang seringkali ada ketegangan.

Baca Selengkapnya

Demokrat Wanti-wanti Jangan Ada Partai di Pemerintahan Prabowo tapi Terasa Oposisi

15 jam lalu

Demokrat Wanti-wanti Jangan Ada Partai di Pemerintahan Prabowo tapi Terasa Oposisi

Demokrat mewanti-wanti agar tak ada partai di pemerintahan rasa oposisi.

Baca Selengkapnya