TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta para menteri dan kepala daerah untuk terus menyederhanakan organisasi dan perizinan. Reformasi struktural dan birokrasi itu, kata Jokowi, menjadi salah satu syarat agar Indonesia bisa menjadi negara dengan ekonomi terkuat di dunia pada 2045.

Baca juga: Jokowi Tinjau Alternatif Ibu Kota Baru di Gunung Mas Kalteng

"Lima tahun ke depan mohon maaf saya sudah enggak ada beban. Saya sudah enggak bisa nyalonkan lagi. Jadi apapun yang paling baik, terbaik untuk negara akan saya lakukan. Jadi, yang namanya penyederhanaan perizinan saya bolak-balik ngomong," kata Jokowi dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2019 di Hotel Shangri-La Jakarta, Kamis, 9 Mei 2019.

Menurut Jokowi, lembaga yang tidak diperlukan, tidak efisien, dan tidak memberikan kontribusi riil untuk negara sebaiknya ditutup saja. Sehingga, lembaga tersebut tidak akan terus membebani keuangan negara. Semakin sederhana sebuah organisasi, kata dia, akan semakin fleksibel dalam memutuskan sebuah kebijakan.

Dalam hal perizinan, Jokowi meminta agar investor yang berorientasi pada ekspor dan substitusi barang impor diberikan kemudahan. Sebab, kata dia, selama ini banyak investor yang berminat menanamkan modalnya di Indonesia, namun hanya sedikit yang berhasil tembus perizinannya.

"Contoh saja pembangkit listrik baik tenaga uap, angin, panas bumi, semuanya ruwet, ruwet, ruwet. Saya, 5 tahun lalu saya cek betul berapa izin di situ. 259 izin! Apa nggak terengah-engah investornya? Urus izin enggak mungkin 3 tahun, 259 izin, siapa yang kuat?"

Baca: Soal Reshuffle, Luhut Pandjaitan: Saya Enggak Ngerti Nasib Saya

Menurut Jokowi, 259 izin itu kini sudah dipangkas menjadi 58 izin. Namun, itu pun masih terlalu banyak. Jokowi menilai, untuk berinvestasi, idealnya pengusaha hanya perlu mengurus paling banyak lima perizinan. Bahkan, seharusnya izin bisa diurus belakangan jika investasi yang masuk adalah yang berorientasi pada ekspor dan subtitusi barang impor.

"Saya pengen ngomong sama menteri-menteri kalau investasi kayak orientasi ekspor, substitusi batang impor, kalau perlu enggak pakai izin. Izinnya diberikan kemudian," kata Jokowi.