TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi optimistis Indonesia berpeluang menjadi negara maju dengan ekonomi terkuat kelima bahkan keempat di dunia pada 2045. Namun, harus ada yang dilakukan sebelum mencapai mimpi itu pada 2045 ketika usia Indonesia mencapai 100 tahun.

Baca: Soal Reshuffle, Luhut Pandjaitan: Saya Enggak Ngerti Nasib Saya

Menurut Jokowi, impian itu tidak bisa dicapai dengan cara yang biasa-biasa saja. Salah satunya, negara Indonesia harus bisa keluar dari jebakan middle income trap atau menjadi negara dengan pendapatan menengah terus-terusan.

"Pertama, infrastruktur. Pemerataan harus bisa diselesaikan. Tanpa ini jangan berpikir Indonesia bisa masuk menjadi negara dengan ekonomi ke-4 dan ke-5 dunia," kata Jokowi diacara Jokowi saat berpidato dalam acara Musrenbangnas di Hotel Shangri La, Jakarta Selatan, Kamis 9 Mei 2019.

Menurut Jokowi, pemerataan infrastruktur ini harus dilakukan tidak hanya oleh pemerintah pusat tetapi juga oleh pemerintah daerah. Jokowi mencontohkan, beberapa proyek strategis nasional seperti jalan tol, pelabuhan, bandara masih membutuhkan dukungan pemerintah daerah.

Yang kedua, kata Jokowi, adalah melakukan reformasi struktural dan birokrasi. Selain itu, juga dilakukan dengan melakukan efisiensi atau pengurangan lembaga atau badan baik di pusat maupun daerah. Salah satu contoh konkret yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah perbaikan izin usaha.

Jokowi mengaku jengkel dengan sistem perizinan yang masih ruwet dan berbelit-belit. "Jengkel saya, nggak bisa selesaikan, kalau lingkup kota saya layani sendiri, tapi ini negara besar. Ada 250 izin ngga mungkin selesai dalam 3 tahun, siapa yang kuat? Kalau dimasukkan koper bisa 10 koper itu izinnya," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi Tinjau Alternatif Ibu Kota Baru di Gunung Mas Kalteng

Kemudian yang ketiga, adalah pembangunan sumber daya manusia. Hal ini penting, sebab secara demografis sebanyak 51 persen tenaga kerja Indonesia masih berasal dari lulusan sekolah dasar. Karena itu, pemerintah perlu melakukan up-scalling maupun re-scalling kompetisi para pekerja.

Menurut Jokowi, persoalan meningkatkan kompetensi dan kemampuan pekerja ini bukanlah perkara mudah. Sebab, hal ini bakal melibatkan banyak pihak dan juga melibatkan banyak pekerjaan yang jumlahnya puluhan juta. Karena itu, pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama.

"Misalnya dengan memberikan banyak beasiswa, baik dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat," kata Jokowi.