TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meluncurkan visi Indonesia 2045 dalam acara Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Nasional 2019 di Hotel ShangriLa Jakarta, Kamis, 9 Mei 2019. Jokowi mengatakan visi Indonesia pada 2045 adalah masuk dalam empat atau lima besar negara dengan ekonomi terkuat di dunia.

Baca juga: Jokowi Tinjau Alternatif Ibu Kota Baru di Gunung Mas Kalteng

"Kita memiliki peluang besar menjadi negara ekonomi terkuat. Bisa masuk lima besar ekonomi terkuat di dunia, dan masuk empat besar terkuat di dunia pada 2045," kata Jokowi dalam sambutannya.

Jokowi mengatakan, meski peluangnya besar, banyak tantangan yang harus dihadapi dan tidak mudah. Ada banyak persoalan besar yang harus dituntaskan terlebih dulu untuk menjadi negara dengan ekonomi terkuat di dunia. Sebab, kata Jokowi, banyak negara yang akhirnya terjebak pada middle income trap karena tidak bisa menyelesaikan persoalan besar di negaranya.

"Jangan dipikir kita biasa-biasa saja tahu-tahu masuk empat besar ekonomi terkuat di dunia. Enggak ada seperti itu. Rumus seperti itu enggak ada," ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, untuk mencapai visi Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terkuat di dunia, sebaiknya tidak terjebak pada rutinitas kerja sehari-hari. "Kalau kita mau, betulb-betul niat untuk 2045, 4-5 besar ekonomi dunia ya jadi. Tapi kalau terjebak pada rutinitas, tidak berani berubah, jangan bermimpi kita masuk 4-5 besarr negara maju ekonomi terkuat dunia."

<!--more-->

Persoalan yang harus diselesaikan, di antaranya infrastruktur dan pemerataannya. Jokowi memerintahkan para kepala daerah untuk menyambungkan infrastruktur yang telah dibangun pemerintah pusat ke titik produksi daerah masing-masing. Misalnya, pemerintah daerah membangun jalan kecil untuk menyambungkan dari jalan besar menuju industri, pariwisata, sentra industri kecil, pusat pertanian dan perkebunan.

Tantangan berikutnya adalah reformasi struktural dan birokrasi. Jokowi berharap kelembagaan dan perizinan disederhanakan. Ia menyarankan, lembaga yang tidak efisien dan memberikan kontribusi riil kepada negara sebaiknya ditutup. "Makin simple organisasi kita akan semakin cepat kita berlari, makin fleksibel kita memutuskan kebijakan," kata dia.

Baca: Sri Mulyani: Presiden Jokowi Sudah Teken PP THR untuk ASN

Dalam hal perizinan, Jokowi mengaku jengkel karena selama puluhan tahun, persoalan defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan tidak terselesaikan. Artinya, kata dia, solusinya adalah investasi yang berorientasi pada ekspor dan subtitusi barang-barang impor. Namun, hal itu masih menjadi kendala karena perizinan yang berbelit-belit. Ia pun berharap ke depannya maksimal lima izin untuk investasi.

Persoalan terakhir adalah pembangunan sumber daya manusia. Jokowi menekankan adanya upskilling dan reskilling terhadap SDM di Indonesia. Kebijakan tersebut itu, kata dia, juga harus disertai dengan adanya pemberian beasiswa dari pemerintah daerah kepada pelajar. Juga link and match pendidikan SMK dengan industri yang ada. "Link-kan dengan industri sehingga sesuai dengan kebutuhan di lapangan," katanya.

FRISKI RIANA