TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Na Ending Jaweng meminta pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi tidak hanya mewacanakan pemindahan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa. Lebih dari itu, Robert meminta Jokowi ikut mengubah strategi pembangunan yang saat ini berjalan.

Baca: Luhut Sebut Pindah Ibu Kota Lebih Murah Ketimbang Membangun DKI

Tanpa itu, kata Robert, setiap daerah akan saling berebut untuk mengajukan diri menjadi calon ibu kota. “Karena orang berpikir, untuk mendapatkan fasilitas yang bagus, ya dengan merebut kesempatan sebagai ibu kota,” kata dia dalam diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 4 Mei 2019.

Selama ini, kata Robert, fasilitas pelayanan publik seperti rumah sakit, hingga sekolah selalu terpusat di kota besar seperti ibu kota provinsi maupun kabupaten. Padahal seharusnya, penyediaan pelayanan publik harus mengikuti permintaan dan kebutuhan yang paling tinggi di suatu lokasi. “Jadi ini harus diubah, layanan publik enggak harus hierarki,” ujarnya.

Wacana pemindahan ibu kota kembali menghangat setelah Jokowi menggelar Rapat Terbatas Kabinet guna membicarakan isu tersebut pada Senin, 29 April 2019. Berdasarkan rapat itu, Jokowi memberi arahan untuk mengambil alternatif pemindahan ibu kota ke luar Jawa.

Lebih lanjut, Robert mengusulkan agar kantor pusat dari kementerian dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pun nantinya tidak terpusat di ibu kota saja. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan missalnya, kata Robert, bisa ditempatkan di Papua yang kaya akan hutan. Ia berharap isu-isu tambahan ini bisa dibahas nanti dalam proses politik antara pemerintah dan DPR.

Berita terkait: Lokasi Pemindahan Ibu Kota, Ini Kota-kota yang Dianggap Layak

Staf Khusus Kepresidenan Bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika mengatakan proses pemindahan ibu kota ini masih berlangsung dan tidak akan selesai serta merta. Ia mengakui, pemerataan ekonomi dan fasilitas layanan publik memang menjadi salah satu yang mendorong wacana pemindahan ibu kota.

Akan tetapi, instrumen lain tetap terus berjalan, seperti Dana Desa dan pembangunan daerah tertinggal. “Jadi fokusnya jangan hanya bergantung pada pemindahan saja, tapi aneka kebijakan,” ujar dia.

FAJAR PEBRIANTO