TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) Basuki Hadimuljono menilai rencana pemindahan Ibu Kota Indonesia masih perlu menempuh jalan panjang. Saat inipun, pemerintah baru sekali membicarakan gagasan itu dalam rapat terbatas.

Baca: Pilih Ibu Kota di Luar Jawa, JK: Ada 10 Syarat Harus Dipenuhi

Selain mesti melakukan finalisasi dalam rapat-rapat terbatas kabinet berikutnya, Basuki mengatakan rencana itu juga mesti disepakati oleh seluruh rakyat Indonesia, dan tidak bisa diputuskan sepihak oleh pemerintah. Di samping itu, wacana tersebut juga mesti disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

"Harus ada Undang-undang, tidak semudah itu, harus lewat berbagai tahapan, termasuk UU, harus ada UU Ibu Kota," ujar Basuki di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa, 30 April 2019. Adapun pembangunan, menurut dia, bisa memakan waktu sekitar 4-5 tahun.

Kementerian PUPR sendiri telah menyiapkan konsep desain untuk Ibu Kota baru Indonesia kendati belum memastikan lokasinya. Menurut Basuki, konsep itu bisa ditempatkan di mana saja.

"Jadi konsep desainnya adalah Kota Pancasila," ujar Basuki di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa, 30 April 2019. Kendati demikian, ia belum mau menggambarkan secara detail konsep Kota Pancasila tersebut.

Rencana pemindahan ibu kota, kata Basuki, telah lama dikaji dan bukan sesuatu yang tiba-tiba. Pembagian tugasnya adalah Badan Perencanaan Pembangunan Negara mengkaji rencana tersebut, sementara Kementerian PUPR membuat desainnya. "Ini sudah diperintahkan setahun yang lalu tapi kami silent saja."

Basuki mengatakan pemindahan Ibu Kota itu sejatinya baru satu kali dibawa ke Rapat Terbatas Kabinet. Sehingga, masih akan ada rapat-rapat lain yang memengaruhi rencana tersebut. Pada rapat perdana, pemerintah baru memutuskan bahwa ibu kota akan dipindahkan ke luar Jawa. "Kemarin diputuskan di ratas, Pak Presiden memutuskan di luar Jawa. Baru sampai situ," kata dia.

Baca: Di Balik Keputusan Jokowi Pilih Pengganti Ibu Kota di Luar Jawa

Yang terpenting, kata Basuki, lokasi ibu kota anyar itu harus memenuhi beberapa kriteria, misalnya aman dari cincin api. Selain itu, memiliki sumber daya air, dan punya akses ke pantai. "Karena kita negara maritim."

Wacana pemindahan Ibu Kota kembali menghangat setelah Presiden Joko Widodo menggelar Rapat Terbatas Kabinet guna membicarakan isu tersebut. Berdasarkan rapat itu, Jokowi telah memberi arahan untuk mengambil alternatif pemindahan ibu kota ke luar Jawa. Di samping itu, wilayah tersebut harus berada di tengah Indonesia untuk memudahkan akses dari seluruh provinsi, serta harus dapat mendorong pemerataan antara wilayah barat dan timur Indonesia.

CAESAR AKBAR