Laporan Keuangan Garuda Indonesia Disebut Tidak Sesuai Standar

Kamis, 25 April 2019 07:20 WIB

Anggota Dewan Komisaris PT Garuda Indonesia Tbk Chairal Tanjung saat ditemui seusai rapat umum pemegang saham tahunan di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Rabu, 24 April 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana

TEMPO.CO, Jakarta – Rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) PT Garuda Indonesia Tbk mengumumkan perampingan jajaran komisarisnya. Terhitung empat nama dari tujuh komisaris lawas di perseroan tidak lagi menjabat di posisi lama.

Baca: Kuartal I, Garuda Bukukan Laba Bersih USD 19,7 Juta

“Dilakukan pemberhentian dengan hormat kepada Agus Santoso sebagai Komisaris Utama, Dony Oskaria, Muzaffar Ismail dan Luky Alfirman sebagai Komisaris,” tulis Garuda dalam siaran tertulisnya, Rabu, 23 April 2019.

Berlatar keluarnya empat nama lawas, Garuda Indonesia mengangkat dua nama untuk mengisi kekosongan. Di antaranya Eddy Porwanto Poo sebagai Komisaris Independen dan Sahala Lumban Gaol sebagai Komisaris Utama. Dengan posisi baru ini, Garuda Indonesia kini hanya memiliki lima komisaris setelah sebelumnya pada posisi yang sama diisi tujuh orang.

Sebelum perampingan komisaris diumumkan dalam RUPST, beredar surat dari dua komisaris lama soal keberatan mereka terhadap laporan keuangan tahunan Garuda Indonesia 2018. Komisaris yang menyatakan tak sepakat dengan pembukuan tersebut adalah Chairal Tanjung dan Donny Oskaria—keduanya dari PT Trans Airways dan Finegold Resources Ltd selaku pemilik 28,08 persen saham Garuda Indonesia.

Advertising
Advertising

Surat itu ditulis pada 2 April 2019. Dalam layang ini, keduanya menengarai ada kejanggalan soal laporan keuangan yang dicatatkan Garuda Indonesia. Menurut Chairal dan Dony, yang sama-sama meneken surat itu, perseroan dianggap tak sejalan dengan Standar Akuntansi Keuangan Negara Nomor 23.

Menurut keduanya, Garuda Indonesia telah mencatatkan pendapatan yang masih berbentuk piutang. Piutang yang dimaksud berasal dari perjanjian kerja sama antara PT Mahata Aero Teknologi dan PT Citilink Indonesia selaku anak usaha Garuda Indonesia.

Komitmen bisnis terkait pengadaan konektivitas yang diteken pada 31 Oktober 2018 ini mencatatkan pendapatan yang masih berbentuk piutang sebesar US$ 239.940.000 dari Mahata. Dari jumlah itu, US$ 28 juta di antaranya merupakan bagi hasil dengan PT Sriwijaya Air.

Saat dikonfirmasi perihal alasan perampingan komisaris, Deputi Jasa Keuangan, Survei, dan Konsultasi Kementerian BUMN Gatot Trihargo enggan angkat suara. “Komisarisnya kan perlu dioptimalkan,” ujar Gatot seusai RUPST di Hotel Pullman, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Gatot menampik surat keberatan anak buat Chairul Tanjung itu menjadi sebab kuat pengurangan jumlah komisaris dari Trans Airways. Ia meyakinkan bahwa pengurangan komisaris yang dilakukan Garuda fair. “Loh kita saja berkurang juga ya wakilnya (dari) pemerintah. (Wakil pemerintah berkurang) dua, mereka satu,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Dony mengatakan bahwa keluarnya ia dari posisi komisaris perseroan disebabkan oleh lama masa kerja. “Kan sudah 5 tahun. Sudah habis masanya,” ujarnya.

Sementara itu, Chairal Tanjung mengungkapkan tak ada masalah bisnis antara perusahaannya dengan Garuda Indonesia. Ia menegaskan pihaknya hanya menyatakan keberatan terhadap pencatatan piutang dalam pendapatan yang dibukukan dalam laporan tahunan perusahaan.

Adapun saat ditanya apakah perampingan satu komisaris Trans Airways itu menyebabkan perusahaan berencana 'exit' dari saham Garuda Indonesia, Chairal enggan menjawab. “Tanya big boss (Chairul Tanjung),” ucapnya.

Direktur Utama Garuda Indonesi Ari Askhara masih enggan memberikan komentarnya terkait perampingan komisaris dan surat keberatan dari duo komisaris tersebut. Dalam konferensi pers di Cengkareng, 23 April, ia tidak melayani pertanyaan wartawan. Tempo juga telah mencoba menghubungi melalui pesan pendek, namun belum direspons.

Sedangkan dalam surat Garuda Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan, perseroan hanya menjelaskan bila transaksi perjanjian mereka dengan Mahata dan Citilink telah kelar diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen Tanubrata utanto Fahmi Bambang & Rekan BDO. “Sebagaimana memberikan pendapat wajar atas semua hal material, yang telah sesuai dengan Laporan Auditor Independen. Surat kepada OJK ini dikeluarkan pada 4 April 2019 dan ditandatangani oleh Direktur Human Capital Garuda Indonesia Heri Akhyar.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA | YOHANES PASKALIS

Berita terkait

Terkini: Usulan BTN Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Pro Kontra Rencana Buka Lahan 1 Juta Ha untuk Padi Cina

1 hari lalu

Terkini: Usulan BTN Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Pro Kontra Rencana Buka Lahan 1 Juta Ha untuk Padi Cina

BTN mengusulkan skema dana abadi untuk membiayai program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pasangan Capres-cawapres terpilih Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Prabowo-Gibran Diminta Penuhi Janji Selamatkan Garuda Indonesia

1 hari lalu

Prabowo-Gibran Diminta Penuhi Janji Selamatkan Garuda Indonesia

Serikat Karyawan Garuda Indonesia meminta Prabowo-Gibran bisa penuhi janjinya untuk menyelamatkan maskapai Garuda Indonesia.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Dana Pariwisata di Tiket Pesawat: Pemerintah Bisa Kantongi Ratusan Miliar Setahun

1 hari lalu

Wacana Iuran Dana Pariwisata di Tiket Pesawat: Pemerintah Bisa Kantongi Ratusan Miliar Setahun

Pemerintah bisa mengantongi ratusan miliar setahun dari iuran dana pariwisata yang dikenakan pada tiket pesawat.

Baca Selengkapnya

Prabowo-Gibran Akan Dilantik, Begini Aturan Memasang Foto Presiden dan Wapres

2 hari lalu

Prabowo-Gibran Akan Dilantik, Begini Aturan Memasang Foto Presiden dan Wapres

Foto Prabowo dan Gibran akan segera terpajang di berbagai kantor, lembaga dan instansi

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Kontroversi 1 Juta Hektare Padi Cina di Kalimantan, Deretan Alasan BI Naikkan Suku Bunga

2 hari lalu

Terpopuler: Kontroversi 1 Juta Hektare Padi Cina di Kalimantan, Deretan Alasan BI Naikkan Suku Bunga

Berita terpopuler bisnis pada 24 April 2024, dimulai rencana Cina memberikan teknologi padi untuk sejuta hektare lahan sawah di Kalimantan.

Baca Selengkapnya

Tolak Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, Garuda Indonesia: Membebani Penumpang

3 hari lalu

Tolak Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, Garuda Indonesia: Membebani Penumpang

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Saputra menyatakan tidak setuju terhadap rencana penerapan iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya

Sam Ratulangi Ditutup usai Erupsi Gunung Ruang, Garuda Kembalikan Tiket hingga Ganti Jadwal

7 hari lalu

Sam Ratulangi Ditutup usai Erupsi Gunung Ruang, Garuda Kembalikan Tiket hingga Ganti Jadwal

Garuda Indonesia memberikan kompensasi berupa tiket penginapan untuk penumpang terdampak erupsi Gunung Ruang yang penerbangannya terkendala. Selain itu, Garuda juga memberikan pilihan refund atau perubahan jadwal penerbangan.

Baca Selengkapnya

Gunung Ruang Erupsi, Sejumlah Penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta ke Manado Dibatalkan

8 hari lalu

Gunung Ruang Erupsi, Sejumlah Penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta ke Manado Dibatalkan

Sejumlah penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta (CGK) tujuan Manado (MDC) Sulawesi Utara dan sebaliknya dibatalkan dampak dari Gunung Ruang Erupsi.

Baca Selengkapnya

Rencana Merger Citilink dengan Pelita Air, Bos Garuda Indonesia: Sekalian dengan InJourney

16 hari lalu

Rencana Merger Citilink dengan Pelita Air, Bos Garuda Indonesia: Sekalian dengan InJourney

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Irfan Setiaputra blak-blakan soal rencana merger maskpai penerbangan Citilink dengan Pelita Air.

Baca Selengkapnya

INACA Imbau Kesehatan Pilot agar Prima Jalankan Tugas di Periode Mudik Lebaran

20 hari lalu

INACA Imbau Kesehatan Pilot agar Prima Jalankan Tugas di Periode Mudik Lebaran

Ketua INACA Bayu Sutanto memastikan para maskapai memberikan pelayanan prima bagi pilot atau kopilot.

Baca Selengkapnya