Akhir Maret 2019, Kementerian Keuangan Sebut Defisit APBN Capai Rp 102 T

Senin, 22 April 2019 22:19 WIB

Direktur Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko Kementerian Keuanan Luky Alfirman saat meluncurkan surat utang berharga negara (SBN) syariah seri Sukuk Tabungn ST-003 di Restoran Bunga Rampai, Jakarta Pusat, Jumat 1 Februari 2019. TEMPO/Dias Prasongko

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN hingga akhir Maret 2019 mencapai Rp 102 triliun atau setara dengan 34,4 persen dari total target defisit sebesar Rp 296 triliun hingga akhir tahun. Angka ini tercatat melonjak 18,8 persen jika dibandingkan posisi Februari 2019 yang mencapai Rp 85,8 triliun.

Baca juga: Indef: Perubahan Besaran Defisit 3 Persen Belum Diperlukan

"Defisit hingga akhir Maret 2019 setara dengan 0,63 persen dari total GDP," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Luky Alfirman saat mengelar konferensi pers mengenai APBN Kita di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin 22 April 2019.

Luky menjelaskan defisit tersebut terjadi karena realisasi belanja negara tercatat meningkat lebih cepat dibandingkan jumlah pendapatan yang diterima negara. Kementerian mencatat realisasi belanja negara hingga akhir Maret 2019 tercatat mencapai Rp 452,1 triliun atau setara dengan 18,4 persen.

Jumlah itu tercatat tumbuh sebesar 7,7 persen dibandingkan realisasi APBN pada periode yang sama atau sebesar Rp 419,6 triliun. Hingga akhir tahun, Kementerian menargetkan belanja negara mencapai Rp 2.165,1 triliun.

Sementara itu, pendapatan negara hanya tumbuh sebesar 4,9 persen dibandingkan dengan periode yang sama 2018 sebesar Rp 333,7 triliun. Hingga akhir Maret 2019 Kementerian mencatat pendapatan negara mencapai Rp 350,1 triliun atau sebesar 16,2 persen dari target APBN 2019. Adapun target pendapatan dari APBN 2019 mencapai 2.461,1 triliun hingga akhir tahun 2019.

Dengan kondisi demikian, lanjut Luky, maka keseimbangan primer APBN 2019 hingga akhir Maret tetap mengalami defisit. Tercatat defisit keseimbangan primer hingga 31 Maret 2019 mencapai Rp 31,4 triilun. Jumlah ini naik dari posisi Maret 2018 yang hanya mencapai Rp 17,4 triliun.

Menurut catatkan Kementerian Keuangan, realisasi defisit dari keseimbangan primer tersebut telah mencapai 156 persen dari target APBN 2019 atau senilai Rp 20,1 triliun. Kendati begitu, Luky menuturkan, jumlah ini defisit, belanja dan juga penerimaan masih cukup baik. "Belanja itu masih sangat on track, realisasi aman terkendali. Sekali lagi ini masih cukup baik," kata Luky.

Berita terkait

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

3 hari lalu

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

Sri Mulyani menilai kinerja APBN triwulan I ini masih cukup baik.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

3 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

3 hari lalu

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

3 hari lalu

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi anggaran dari APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru mencapai 11 per

Baca Selengkapnya

Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, BTN Usulkan Skema Dana Abadi

3 hari lalu

Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, BTN Usulkan Skema Dana Abadi

PT Bank Tabungan Negara (BTN) usulkan skema dana abadi untuk program 3 juta rumah yang digagas Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

3 hari lalu

Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono menyebut RAPBN 2025 akan sejumlah tantangan berat.

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

4 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

4 hari lalu

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

Pemerintah meraup Rp 5,925 triliun dari pelelangan tujuh seri SBSN tambahan.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

5 hari lalu

Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

Kemenkeu merespons soal kenaikan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Rekrutmen CASN 2024, Hati-hati Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

5 hari lalu

Terkini Bisnis: Rekrutmen CASN 2024, Hati-hati Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

Pemerintah berencana membuka pendaftaran calon aparatur sipil negara atau CASN untuk tahun 2024, yang dibagi dalam dua tahap.

Baca Selengkapnya