Titiek Soeharto: Biaya Pemilu Besar, Kok Kotaknya Kardus

Rabu, 17 April 2019 12:32 WIB

Ketua Dewan Pertimbangan Partai Berkarya Siti Hediati atau Titiek Soeharto berbicara kepada wartawan sebelum nobar film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI di Pusat Perfilman Usmar Ismail, Kuningan, Jakarta Selatan, Ahad, 30 September 2018. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

TEMPO.CO, Jakarta - Siti Hediati Harijadi atau akrab disapa Titiek Soeharto, putri mantan Presiden Soeharto, mengaku prihatin atas kondisi kotak suara yang dia anggap terlalu ringkih.

Baca: Titiek Janji Bila Prabowo Menang RI Akan Seperti Era Soeharto

"Biaya pemilu yang begitu besar, kok kotaknya kardus begitu sih?" ujar Titiek usai hak suara di TPS 02 Gondangdia, Menteng, Jakarta, Rabu, 17 April 2019. Mantan istri Prabowo Subianto itu khawatir dengan nasib kotak kardus yang ada di daerah terpencil, terutama bila terkena air saat diantar ke tujuan.

Terkait dengan pemilu, Titiek berharap pemilu bisa berlangsung secara damai. Kepada pemimpin yang kelak terpilih, diharapkan bisa menyelesaikan segala masalah sehingga keluhan warga yang selama ini ditemukan di berbagai tempat tidak akan terulang.

Titiek, yang mengenakan baju putih dengan kerudung berwarna senada dipadu celana cokelat muda, datang ke TPS setelah adiknya Tommy Soeharto selesai menggunakan hak suara. Sebelumnya sudah hadir beberapa anggota keluarga Cendana lain seperti Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana (Tutut), Sigit Harjojudanto dan Siti Hutami Endang Adiningsih (Mamiek). TPS 02 Gondangdia juga jadi tempat pemungutan suara bagi aktris Lulu Tobing.

Advertising
Advertising

Pemilihan Umum Presiden dan Legislatif 2019 digelar pada 17 April, dengan jumlah tempat pemungutan suara se-Indonesia sebanyak 810.329 TPS. Daftar Pemilih Tetap untuk Pemilu 2019 sebanyak 190.779.969 pemilih. Jumlah pemilih laki-laki tercatat sebanyak 95.373.698 jiwa, sedangkan pemilih perempuan berjumlah 95.406.271 pemilih.

Sebelumnya Kementerian Keuangan menyebutkan anggaran penyelenggaraan pemilu serentak 2019 mencapai Rp 25,7 triliun. Sejumlah dana tersebut nantinya akan dibagi dalam tiga kelompok.

"Menurut perhitungan @DitjenAnggaran Kementerian Keuangan, alokasi #UangKita untuk penyelenggaraan Pemilu 2019 terbagi dalam kelompok penyelenggaraan, pengawasan dan kegiatan pendukung seperti keamanan," seperti dikutip dari akun resmi Kementerian Keuangan @KemenkeuRI pada Rabu, 17 April 2019.

Misalnya, untuk alokasi anggaran penyelenggaraan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dianggarkan Rp 25,59 triliun. Sedangkan anggaran pengawasan ditetapkan Rp 4,85 triliun dan anggaran keamanan dialokasikan sebesar Rp 3,29 triliun.

Adapun penghitungan anggaran ini telah dilakukan secara hati-hati dimulai sejak menyusun Pagu Indikatif, Pagu Anggaran, dan Pagu Alokasi Anggaran. Sedangkan penetapan besaran anggaran ini telah dilaksanakan secara bertahap sebanyak tiga kali sejak 2017.

Baca: Titiek Soeharto Kritik Janji-janji Swasembada Pangan Jokowi

Oleh karena itu, Kementerian Keuangan mengimbau partisipasi dari seluruh masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya menjadi hal paling krusial untuk pemilu. "Sekali lagi, Jangan biarkan anggaran demokrasi menjadi sia-sia," tulis akun @KemenkeuRI.

ANTARA

Berita terkait

Sektor Manufaktur Masih Ekspansif dan Inflasi Terkendali

17 jam lalu

Sektor Manufaktur Masih Ekspansif dan Inflasi Terkendali

Sektor manufaktur tunjukan tren kinerja ekspansif seiring Ramadhan dan Idul Fitri 2024. Sementara itu, inflasi masih terkendali.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

1 hari lalu

Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

Hakim MK Arief Hidayat menegur komisioner KPU yang tak hadir dalam sidang PHPU Pileg Panel III. Arief menilai KPU tak menganggap serius sidang itu.

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmikan Bendungan Tiuk Suntuk di NTB, Pembangunannya Telan Biaya Rp 1,4 Triliun

1 hari lalu

Jokowi Resmikan Bendungan Tiuk Suntuk di NTB, Pembangunannya Telan Biaya Rp 1,4 Triliun

Presiden Joko Widodo alias Jokowi meresmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, NTB, pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmikan Jalan 5 Inpres di NTB Senilai Rp 211 Miliar: Anggaran yang Tidak Kecil

1 hari lalu

Jokowi Resmikan Jalan 5 Inpres di NTB Senilai Rp 211 Miliar: Anggaran yang Tidak Kecil

Jokowi meresmikan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Kamis pagi, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

2 hari lalu

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedang menjadi sorotan publik karena sejumlah kasus dan disebut tukang palak. Berapa pendapatan pegawai Bea Cukai?

Baca Selengkapnya

Standard Chartered Perkiraan Pertumbuhan PDB Indonesia 2024 Menjadi 5,1 Persen

4 hari lalu

Standard Chartered Perkiraan Pertumbuhan PDB Indonesia 2024 Menjadi 5,1 Persen

Standard Chartered menurunkan perkiraan pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB Indonesia tahun 2024 dari 5,2 persen menjadi 5,1 persen.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

7 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

7 hari lalu

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.

Baca Selengkapnya

Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

7 hari lalu

Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang mengatakan, badan Adhoc Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), harus diseleksi lebih ketat dan terbuka untuk menghindari politik transaksional.

Baca Selengkapnya