TEMPO.CO, Jakarta - Anggota tim ekonomi Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Anthony Budiawan, mengkritik tingginya porsi investasi asing di dalam negeri ketimbang menggenjot investasi dari dalam negeri.

Baca: Prabowo Janji Bangun Industri Mobil yang Serap Karet Dalam Negeri

"Kalau asing diperbesar lagi, maka ke depannya semakin lama ekonomi kita semakin tergantung gitu, jadi semakin parah. Tinggal tunggu waktu aja bahwa itu akan terjadi seperti tahun 1998," kata dia di Hotel Milenium Sirih, Jakarta, Rabu, 10 April 2019.

Menurut Anthony, pemerintah sekarang lebih getol mempersilakan investasi asing masuk ke dalam negeri, sementara investasi lokal belum tergarap dengan optimal. Ia melihat pemerintah mau tidak mau mengundang investasi asing banyak masuk ke dalam negeri lantaran defisit transaksi berjalan Indonesia yang terus mengalami defisit.

Berkaca dari dari tahun 2018, kata Anthony, defisit transaksi berjalan Indonesia mencapai 2,98 persen alias mendekati batas aman 3 persen. Persoalan itu dikompensasi dengan masuknya arus modal asing, khususnya portofolio. "Kalau itu tidak masuk, rupiah terdepresiasi."

Namun di saat yang sama, berbarengan dengan masuknya modal asing, arus keluar duit juga melonjak untuk pembayaran pendapatan primer. Nilai tersebut naik dari US$ 12,85 miliar menjadi US$ 39,84 miliar. "Itu adalah keuntungan, dividen, dan lainnya, yang dibawa ke luar, itu melonjak tiga kali lebih dan membuat defisit semakin besar."

Untuk itu, Anthony mengatakan penguasaan ekonomi dari investor nasional mesti diperkuat untuk mensubstitusi penanaman modal asing. "PMA sudah menjadi beban ekonomi," ujarnya.

Saat ini, investasi modal asing dibanding modal dalam negeri adalah 68,84 persen berbanding 31,16 persen. Menurut dia, kalau persoalan itu tidak dibenahi, maka akan semakin besar tekanan kepada mata uang rupiah.

Juru bicara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo - Ma'ruf Amin, Arif Budimanta, mengatakan salah satu upaya untuk mengatasi persoalan itu ke depannya adalah dengan mendorong investasi agar mendatangkan devisa dan bergerak di bidang substitusi impor.

Arif pun memastikan bahwa pemerintah bakal memberi kesetaraan perlakukan kepada pelaku ekonomi baik residen maupun non-residen untuk menggerakkan roda perekonomian. "Tapi dibingkai dengan asas kepentingan nasional," ujar dia. Selain itu, solusi yang ditawarkan adalah pengaturan manajemen lalu lintas devisa.

Baca: Jokowi vs Prabowo Lagi, Ini Saran Analis untuk Investor

Sebelumnya, Kepala BKPM Thomas Lembong menyebutkan dari total investasi di Indonesia yang sekitar Rp 720 triliun pada 2018 , sebanyak 55-60 persennya merupakan penanaman modal asing. Artinya, modal domestik kita masih sangat terbatas sehingga selama 30 tahun terakhir, investasi mayoritas berasal dari dana internasional. Dengan kemudahan perizinan ketenagakerjaan, BKPM memprediksi akan dapat mendongkrak capaian investasi asing hingga 20 persen.