JK Mengaku Tak Ingat Janji Buyback Indosat Bersama Jokowi

Selasa, 26 Maret 2019 15:47 WIB

Suasana Zona Unlimited Mudik Anti Boring Indosat Ooredoo yang berada di beberapa titik penting jalur mudik lebaran. Foto/Istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengaku tidak ingat pernah berjanji bersama Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk membeli kembali saham atau buyback Indosat dalam pilpres 2014. "Saya tidak ingat itu," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, 26 Maret 2019.

Baca juga: Soal Buyback Indosat, CEO: Investor Qatar Tak Ada Niat Menjual

JK mengatakan, pemerintah memiliki komitmen untuk menarik modal asing masuk ke dalam negeri. Jika pemerintah melakukan buyback Indosat, justru bertentangan dengan komitmen itu. "Kalau kita buyback Indosat justru mengeluarkan investasi yang sudah masuk itu," katanya.

Ketimbang buyback Indosat, JK menilai sebaiknya berinvestasi di tempat lain agar dapat menambah lapangan pekerjaan untuk masyarakat, dan pajak untuk negara. Sebab, kebijakan untuk buyback tidak akan menambah keuntungan.

"Hanya pindah kepemilikan. Toh di Indonesia juga ada (perusahaan telekomunikasi). Bukan masalah nasionalisme saja, tapi kita berangkat pada pemikiran perlunya investasi masuk dalam negeri, jangan dikeluarkan," kata dia.

Janji buyback Indosat ini memang pernah disampaikan Presiden Joko Widodo pada kampanye Pilpres 2014. Jokowi mengatakan Indosat dijual semasa Indonesia belum pulih benar dari krisis di era Presiden Megawati Soekarnoputri. Namun, hal ini belum direalisasikan karena pembelian Indosat dinilai belum setara dengan keuntungan yang dapat dihasilkan.

Advertising
Advertising

Adapun dalam Pilpres 2019, wacana buyback Indosat kembali digaungkan calon wakil presiden 02, Sandiaga Uno. Sandiaga Uno berujar buyback itu menjadi salah satu langkah menopang rencana program single identification number (SIN) lewat kartu Kartu Tanda Penduduk elektronik.

Untuk mewujudkan program itu, kata Sandiaga, Indonesia harus menguasai data terlebih dulu. "Sebetulnya ide Pak Jokowi untuk mem-buyback Indosat itu bagus. Di bawah Prabowo Sandi akan kami usahakan," kata Sandiaga di Jakarta, Rabu, 20 Maret 2019.

FRISKI RIANA

Berita terkait

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

19 menit lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

4 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

6 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

16 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

17 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

18 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

22 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

23 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

1 hari lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya