TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli mengkritik program bantuan sosial yang jadi salah satu andalan calon presiden nomor 01 Joko Widodo atau Jokowi dalam bentuk 3 kartu. Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli mengkritik program bantuan sosial yang jadi salah satu andalan calon presiden nomor 01 Joko Widodo atau Jokowi dalam bentuk 3 kartu.

Baca: Ingin Bertemu Jokowi, Rizal Ramli Mau Minta Kartu Kaya

Rizal menilai pembagian kartu tersebut adalah solusi yang tidak komprehensif. "Rencana bagi-bagi kartu pemerintahan Widodo adalah solusi recehan, yang tidak menyelesaikan masalah secara komprehensif," ujarnya seperti dikutip dari cuitan di Twitter-nya @RamliRizal, Rabu, 20 Maret 2019.

Rizal menanggapi tiga 'kartu sakti' yang diusung Jokowi dan Ma'ruf Amin yang akan diluncurkan bila memenangkan pemilihan presiden pada April 2019 mendatang. Ketiga kartu itu adalah Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Kartu Pra-Kerja dan Kartu Sembako Murah.

Lebih jauh Rizal menilai adanya kartu-kartu itu hanya menawarkan solusi sesaat dan bukan permanen. "Bagaikan jualan permen lolypop, hanya pemanis yang menggiurkan, tetapi tidak mampu menyelesaikan kemunduran kita dalam pendidikan, kesehatan, lapangan kerja," tuturnya.

Cuitan yang disampaikan sejak 15 jam yang lalu hingga kini telah berkembang viral disebarkan melalui sejumlah media sosial. Cuitan tersebut menuai 331 komentar dan disukai oleh 4.497 orang. Selain itu cuitan itu sudah di-retweet 1.638 kali.

Rizal menyebutkan penyelesaian masalah pendidikan tidak bisa hanya dengan membagikan Kartu Indonesia Pintar bahkan yang teranyar berbentuk Kartu Indonesia Pintar Kuliah. "Kualitas pendidikan yang rendah hanya bisa diperbaiki dengan penyederhanaan kurikulum, penghapusan Ujian Nasional, strategi kompetisi nasional, perbaikan kualitas guru. UU Land Grant & bebas pajak universitas," ucapnya.

Begitu juga masalah kesehatan, menurut Rizal, tidak bisa hanya mengandalkan BPJS Kesehatan dan berhenti di tatanan ide yang bagus. BPJS Kesehatan yang diperjuangakan sejak 2010 -2013 itu sayangnya kesulitan pembiayaan karena iuran keanggotaan yang sangat rendah. "Hari ini BPJS kesulitan keuangan. Solusi Pak Widodo parsial, bagakan tensoplas. Perlu solusi komprehensif," kata Rizal Ramli.

Tak sedikit netizen yang setuju dengan cuitan Rizal Ramli, tapi juga banyak yang balas mengkritik mantan menteri tersebut. Wildan Setiabudi misalnya. Melalui akun Twitter @wildysetiabudi malah mempertanyakan kiprah Rizal Ramli selama menjadi bagian dari pemerintahan.

"Anda pernah jadi bagian rezim ini lho. Waktu di dalam apa yg Anda lakukan dulu. Tapi waktu di dalam kayaknya Anda juga bukan team-player ya. Pongah merasa paling benar," ucap Wildan.

<!--more-->

Sementara netizen lainnya, Dang Aryanyacala‏ mengaku pihaknya merasakan dampak positif dari kartu-kartu yang pernah dikeluarkan pemerintahan Jokowi sebelumnya, "Dua keponakanku penerima KJP. Idenya dari Pak Jokowi wkt jd Gubernur DKI. Enak tiap bln dapat subsidi buat sekolah. Kok dibilang kemunduran. Mundur dari hongkong.," kata Dang seperti dikutip dari cuitan @DAryanyacala.

Adapun Erick Martin‏ mempertanyakan solusi komprehensif yang ditawarkan oleh pasangan calon presiden nomor urut 02. "Saya setuju dengan pendapat bapak..tapi apakah kubu satu lagi memberikan faktor pembeda..yang saya tangkap hanya reinforcement program petahana..sesuatu yg juga dilakukan oleh petahana..tidak ada alasan kuat untuk memilih 02, selain karena ketidak puasan sebagian pihak dengan 01," seperti dikutip dari cuitan @EM_329 .

Sebelumnnya, calon presiden inkumben Jokowi menegaskan Kartu Pra Kerja bukan bertujuan untuk menggaji pengangguran seperti yang ramai diperbincangkan masyarakat. "Bukan untuk memberi gaji kepada yang menganggur, bukan, isu itu harus bisa kita jawab," ujarnya.

Jokowi mengatakan kartu itu dikeluarkan untuk mendukung anak-anak Indonesia agar memiliki peluang masuk ke dunia industri dan dunia kerja. Ia menyebut itu adalah investasi yang dilakukan pemerintah.

Dengan memegang kartu ini, para lulusan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, hingga akademi, yang ingin masuk ke dunia kerja akan dilatih terlebih dahulu. Pelatihan itu bisa dilakukan baik di dalam maupun di luar negeri. "Setelah pegang kartu ini, kalau sudah training kok belum dapat kesempatan kerja, ini akan ada insentif honor," tutur Jokowi.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi Ainun Naim mengatakan KIP Kuliah bakal diprioritaskan untuk membiayai kuliah di perguruan tinggi dalam negeri ketimbang di luar negeri. "Belum (untuk beasiswa kuliah di luar negeri), karena di luar negeri kan mahal," ujar dia di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Selasa, 12 Maret 2019.

Ainun berujar, kalau pun ada mahasiswa kurang mampu yang akan dikuliahkan di luar negeri menggunakan KIP Kuliah, sifatnya sangat selektif. Menurut dia, apabila duit beasiswa untuk berkuliah di luar negeri digelontorkan untuk kuliah di dalam negeri, penerimanya akan lebih banyak.

Baca: Rizal Ramli: Kedaulatan Pangan di Era Jokowi Makin Sulit Tercapai

"Misalnya saja kalau kita kasih beasiswa mahasiswa ke Australia itu bisa untuk 50 mahasiswa di dalam negeri," kata Ainun. Di samping itu, ia berpendapat perguruan tinggi di dalam negeri pun sudah banyak yang kualitasnya bersaing dengan kampus-kampus di luar negeri.

Simak berita terkait Rizal Ramli lainnya di Tempo.co.