Rizal Ramli Sebut Menkeu Sri Mulyani SPG Bank Dunia

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ekonom Rizal Ramli menyambangi gedung Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Jakarta, Selasa, 16 Oktober 2018. Kedatangan Rizal Ramli untuk melaporkan politikus Surya Paloh atas dugaan pencemaran nama baik. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Ekonom Rizal Ramli menyambangi gedung Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Jakarta, Selasa, 16 Oktober 2018. Kedatangan Rizal Ramli untuk melaporkan politikus Surya Paloh atas dugaan pencemaran nama baik. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Rizal Ramli kembali menyindir kebijakan impor dan utang di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Setelah menyebut pemerintah bakal berutang sebanyak US$ 2 miliar, kini Rizal Ramli mengatakan bahwa pemerintah saat ini mencetak utang baru Rp 1,24 triliun dalam waktu satu hari saja.

    Baca juga: Rizal Ramli: Indonesia di Era Jokowi jadi Pengimpor Gula Terbesar

    "Satu hari lho, masih ada nih berapa bulan lagi, kaliin aja tuh," kata dia saat ditemui usai mengikuti diskusi bertema "Jokowi Raja Impor?" di Sekretariat Nasional Prabowo Subianto - Sandiaga Uno di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 29 Januari 2019. "Jadi lebih bagus nggak bikin apa-apalah tiga bukan lagi."

    Negara-negara lain, kata Rizal, tertarik untuk memberi utang ke Indonesia karena yield atau imbal hasil dari Surat Utang Negara (SUN) yant mencapai 8,5 persen. Angka ini, kata dia, paling tinggi di kawasan Asia Pasifik karena negara lain hanya mematok yield 5 sampai 6 persen.
    "Jadi investor internasional seneng banget dengan Menteri Keuangan SPG (Sales Promotion Girl) Bank Dunia ini," ujarnya.

    Beberapa hari lalu, Rizal Ramli juga telah menyebut pemerintah akan segera berutang US$ 2 miliar dengan menerbitkan SUN pada Maret 2019. Yield yang ditetapkan sebesar 11,625 persen, kata dia, juga tertinggi di kawasan. Melalui akun twitternya @RamliRizal, Rizal juga menulis kreditor pesta pora, rakyat semakin terbebani, dan Menteri Keuangan semakin ngawur alias asal-asalan. Tapi, cuitan itu kemudian dihapus oleh Rizal.

    Gencar dikritik soal utang, pagi tadi Sri Mulyani menyayangkan bahwa tak sedikit orang selalu membandingkan utang dari kacamata nominal sehingga yang terlihat hanya besar utang yang belakangan naik. Padahal, di saat yang sama, publik harus melihat secara lebih luas. Misalnya, saat ini Bank Indonesia juga telah meningkatkan suku bunga acuan.

    Baca: Sri Mulyani: Utang Itu Bukan Sesuatu yang Najis

    Oleh karena itu Sri Mulyani meminta agar masyarakat untuk bijak dalam memandang utang terutama dalam membangun infrastruktur, mengurangi kemiskinan, menjaga ketimpangan ekonomi. "Ya tidak hanya nominal. Kalau nominal ini bergerak tapi nggak dilihat nominal yang lain, itu kan jadi membingungkan. Atau bahkan cenderung dianggap dapat menakut-nakuti masyarakat," ucapnya.

    Wakil Presiden Jusuf Kalla pun angkat bicara soal utang. Menurut JK, masalah utang bukan soal jumlahnya. "Yang penting ialah dapat dibayar atau tidak," kata dia di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, 29 Januari 2019.

    JK mengatakan Indonesia selalu bisa membayar utangnya. Dia menyebut pemerintahan Presiden Soeharto, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarnoputri dan lainnya selalu membayar utang.

    Menurut JK, pemerintah saat ini juga mampu membayar utang. Pemerintah mengandalkan salah satunya penerimaan pajak yang terus meningkat. "Buktinya kan tidak ada utang kita yang jatuh tempo yang tidak kita bayar," ujarnya. Selain Indonesia, negara-negara lain juga memiliki utang, termasuk Amerika Serikat. 

    Selain Rizal Ramli, sebelumnya calon presiden Prabowo Subianto juga mengkritik pemerintah soal utang. Prabowo sebelumnya menyebut bahwa Sri Mulyani adalah menteri pencetak utang. 



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Realitas Versus Laporan Data Statistik Perkebunan Indonesia

    Laporan Data Statistik Perkebunan Indonesia 2017-2019 mencatat luas area perkebunan 2016 mencapai 11,2 juta hektare. Namun realitas berkata lain.