Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, menyabet gelar "Provinsi Terbaik Peduli Perlindungan Konsumen", dari Kementerian Perdagangan.Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita
TEMPO.CO, Bandung - Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan sejauh ini belum ada permintaan impor bawang putih yang masuk ke kantornya. Menurut dia, keinginan impor itu perlu ada beberapa pertimbangan.
“Belum bisa impor (bawang putih) sekarang, saya belum akan keluarkan. Pertimbangannya karena ketentuannya harus ada RIPH,” ujar Enggartiasto di Bandung, Rabu, 20 Maret 2019.
RIPH merupakan rekomendasi impor produk holtikultura dari Kementerian Pertanian (Kementan). Rekomendasi itu diberikan kepada para importir yang telah memenuhi syarat ikut menanam bawang putih. Kewajiban tanam itu untuk mengendalikan impor bawang putih.
Menurut Enggartiasto, ada ketentuan Peraturan Menteri Pertanian yang mewajibkan semua importir bawang putih wajib menanam sebanyak lima persen dari impor bawang putih yang diajukan. “Mereka swasta sudah menanam, saya harusnya menerima RIPH,” kata Enggartiasto.
Kementerian Perdagangan kini dalam posisi menunggu RIPH bawang putih tersebut. Enggartiasto meminta pihak swasta atau importir yang menanam bawang putih untuk dikeluarkan rekomendasinya. “Sekarang RIPH mana, kita tunggu dulu itu.”
Enggartiasto mengatakan perlu menjaga neraca perdagangan sebagai pertimbangan izin impor bawang putih ini. “Kalau barangnya masih banyak ngapain, kita nanti kalau impor dimarahin lagi,” ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, Pemerintah menugaskan Bulog untuk mengimpor bawang putih 100 ribu ton. Impor dilakukan guna menekan harga bawang putih di pasaran agar tidak melonjak menjelang Lebaran tahun ini.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengharapkan penugasan tersebut dapat segera direalisasikan pada bulan ini sebelum harga bawang putih terus naik.
"Bawang putih lagi naik kan, ini sekitar Rp45.000 [per kilogram/kg]. Jadi, kami menugaskan Bulog untuk impor segera. Angkanya kira-kira 100 ribu ton," ujarnyna usai Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Pangan di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian di Jakarta, Senin malam, 18 Maret 2019.
