TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mencegah Uni Eropa menerapkan aturan untuk melarang penggunaan sawit sebagai bahan bakar atau biofuel. Salah satunya, Pemerintah Indonesia telah sepakat dengan Pemerintah Malaysia untuk terbang ke Eropa membahas hal ini.

BACA: Jika UE Larang Sawit untuk Biofuel, Apa Langkah Pemerintah?

"Kami pertimbangkan bersama dengan Malaysia itu sudah sepakat akan ke Eropa nanti awal minggu ke dua April 2019 sebelum rancangan tersebut diputuskan di parlemen Eropa," kata Darmin ditemui di kantornya, Jumat 15 Maret 2019.

Commission of the European Communities atau dikenal dengan Komisi Eropa dikabarkan telah mengusulkan rancangan aturan baru yang melarang penggunaan sawit untuk bahan bakar (biofuel). Sebabnya, budi daya kelapa sawit dinilai mengakibatkan deforestasi berlebihan. Usulan ini kemudian menjadi perdebatan sekaligus menimbulkan kekhawatiran.

BACA: Jika Sawit Jadi Dilarang untuk Biofuel, Darmin Bakal Protes Keras

Jika benar-benar diputuskan dilarang, kebijakan itu bakal merugikan negara produsen dan pengekspor sawit terbesar dunia seperti Indonesia dan Malaysia. Sebabnya, sawit atau CPO merupakan salah satu komoditas ekspor utama negara ini. Adapun, produksi sawit sepanjang 2018 mencapai 43 juta ton. Angka produksi tersebut dikabarkan memecahkan rekor produksi yang terjadi dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Selain itu, Darmin mengatakan, pemerintah juga pemerintah telah menyiapkan langkah lebih keras, seandainya larangan mengenai penggunaan sawit untuk bahan bakar benar-benar diputuskan. Adapun langkah itu berupaya membawa persoalan ini kepada World Trade Organization atau WTO.

"Artinya kami akan mengambil langkah-langkah yang lebih keras. Kami sudah tidak punya pilihan sekarang," kata Darmin.

Kendati demikian, kata Darmin, keputusan Komisi Eropa tersebut belumlah final. Keputusan tersebut masih perlu dibahas di level Parlemen Eropa dan juga Pemerintah Uni Eropa. Kedua lembaga itu dikabarkan masih butuh waktu dua bulan apakah usulan Komisi Eropa akan diterima atau ditolak (memveto).

Baca berita tentang sawit lainnya di Tempo.co.