Presiden Joko Widodo menghitung jumlah penerima Sertifikat Tanah untuk Rakyat di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, Kamis 14 Maret 2019. Presiden menyerahkan 2500 sertifikat tanah meliputi wilayah Pangkal Pinang, Bangka Tengah dan Bangka. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
TEMPO.CO, Pangkalpinang - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memastikan Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) tahap 2 cair pada awal April 2019 dan langsung ditransfer ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
"Awal April nanti dicek saldonya. Insya Allah sudah ditransfer lagi. Sabar karena tinggal dua minggu lagi," ujar Jokowi saat memberikan sampaikan sambutan dalam kegiatan penyerahan Bansos PKH di Auditorium Amik Atma Luhur Pangkalpinang, Kamis, 14 Maret 2019.
Jokowi menuturkan para PKM harus memanfaatkan bansos PKH untuk hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan. Penerima bansos PKH, kata dia, akan dicabut jika ketahuan menggunakan bantuan diluar hal yang sudah ditetapkan.
"Bantuan PKH untuk kepentingan anak-anak kita supaya sehat dan pintar. Kita tidak ingin anak-anak kita kurang gizi, stunting atau tidak cerdas. Untuk itu kita berikan bantuan PKH. Jangan sampai digunakan untuk hal lain," ujar dia.
Jokowi juga mengingatkan agar masyarakat penerima bansos PKH untuk melakukan perencanaan keuangan agar bantuan yang diterima dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
"Jangan sampai sudah ditransfer tapi bingung mau diapain. Perlu perencanaan pemanfaatannya agar penggunaannya tepat sasaran. Kalau tanpa perencanaan itu yang bisa terpakai untuk keperluan lain," ujar dia.
Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan realisasi bansos PKH per 13 Maret 2019 untuk tahap 1 sudah mencapai 99,99 persen secara nasional. Dan untuk tahap 2, kata dia, akan diberikan awal April 2019 karena sangat bermanfaat.
"Berdasarkan hasil evaluasi Bank Dunia pada 2018, PKH berkontribusi positif terhadap peningkatan konsumsi per kapita, konsep konsumsi protein, penguatan gizi buruk dan stunting serta peningkatan partisipasi sekolah. PKH juga terbukti mendorong kemandirian," ujar dia.
Agus menuturkan saat ini jumlah KPM pada 2018 lalu sebanyak 620 ribu atau 6,2 persen. Ditargetkan pada 2019, jumlah KPM minimal 800 ribu orang atau 8 persen.
"Sedangkan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) realisasi pemanfaatannya pada Januari 2019 sebesar 81 persen dan di Februari 2019 sebesar 70 persen," ujar dia.
Agus menambahkan hasil survei dari Yayasan Bill and Melinda Gates mengatakan bahwa 99 persen KPM dan penerima BPNT merasa puas dengan penyelenggaraan program Jokowi tersebut.
"86 persen lain juga puas terhadap e-warung yang saat ini sudah lebih dari 82 ribu e-warung tersebar di seluruh wilayah kerja BPNT. Sedangkan untuk wilayah Bangka Belitung, bansos untuk PKM dan BPNT mencapai Rp 33,7 miliar dengan rincian untuk PKH sebesar Rp 29,1 miliar, BPNT Rp 2,5 miliar dan untuk rastra sebesar Rp 2 miliar," ujar dia.
