BPN Prabowo Kritik Jokowi, Ada Tol tapi Dilalui Anak Stunting

Sabtu, 9 Maret 2019 15:02 WIB

Chief Executive Officer (CEO) Indonesia Medika, Gamal Albinsaid, di Jakarta, 22 Maret 2016. TEMPO/Frannoto

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Gamal Albinsaid melancarkan kritik terhadap pemeritahan Joko Widodo alias Jokowi yang sangat getol membangun ribuan kilometer jalan tol. Menurut Gamal, banyak hal yang lebih prioritas untuk dibangun ketimbang jalan tol, salah satunya yaitu infrastruktur kesehatan.

Baca: Bukan Infrastruktur, Kubu Prabowo: Yang Penting Makan Daging

Gamal menyatakan saat ini 30,8 persen balita Indonesia masih menderita penyakit stunting alias kontet, satu kondisi dimana bayi tidak bisa tumbuh lebih besar. Sebagai perbandingan, kata dia, 1 dari 3 balita Indonesia saat ini menderita stunting sehingga memperburuk indikator kesehatan nasional.

"Infrastruktur kesehatan mungkin ada, tapi lebih banyak kesedot untuk jalan, mungkin ada jalan tol tapi dilalui oleh anak-anak yang stunting," kata Gamal dalam diskusi "akses kesehatan untuk semua," di Kopipahit.id, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Sabtu, 9 Maret 2019.

Kebijakan soal jalan tol adalah satu aspek yang menciptakan perbedaan kontras antara pasangan calon presiden nomor urut 02 Prabowo - Sandi dan pasangan nomor urut 01 Jokowi - Ma'ruf. Dalam berbagai kesempatan, Sandi menyebut jalan tol memang diperlukan, tapi bukan kebutuhan utama Indonesia dan tidak secara langsung menciptakan lapangan kerja baru.

Advertising
Advertising

Sedangkan, Jokowi beralasan jika semua jalan tol sudah terbangun, seperti Trans Jawa danTrans Sumatera, kecepatan distribusi barang dan mobilitas orang di Indonesia bisa bersaing dengan negara lain. Ia meyakini bahwa negara yang cepat bisa memenangkan kompetisi dengan negara lain. Dengan begitu, ekonomi Indonesia bisa tumbuh.

Namun di sisi lain, Gamal juga menyebutkan kondisi stunting di anak-anak Indonesia menyebabkan kerugian yang besar pada ekonomi Indonesia. Akibat stunting ini, Pendapatan Domestik Bruto alias PDB Indonesia berpotensi turun 3 persen, dan dampak ekonomi mencapai Rp 300 triliun.

Di sisi lain, Jokowi juga dinilai gagal memenuhi sejumlah janji di bidang infrastruktur kesehatan, salah satunya yaitu membangun 5.000 puskesmas yang diucapkan tahun 2014. Alih-alih tercapai, Gamal menyebut realisasinya hanya 286 puskesmas. "Jadi bagi Prabowo-Sandi, pembangunan rumah sakit dan puskesmas jauh lebih penting ketimbang pembangunan jalan tol."

Anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, Okky Asokawati, mengingatkan bahwa Jokowi telah berhasil menurunkan angka balita stunting dalam beberapa tahun terakhir. Tahun 2013, kata dia, Riset Kesehatan Dasar dari Kementerian Kesehatan mencatat angka kejadian stunting nasional mencapai 37,2 persen. Akhir 2018, menjadi hanya 30,8 persen.

Baca: BPN Prabowo: Sistem Iuran BPJS Perburuk Ketimpangan Kesehatan

Okky juga menilai keberpihakan Jokowi pada kesehatan pun boleh diuji dibandingkan presiden-presiden sebelumnya. Menurut Okky, baru di masa presiden Jokowi, alokasi kesehatan dalam APBN mencapai 5 persen.Di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, kata dia, angkanya hanya sekitar 2,5 sampai 3 persen. "Jadi Jokowi itu yang mau 5 persen," ujarnya.

Simak berita terkait Prabowo lainnya di Tempo.co.

Berita terkait

Iuran Wisata untuk Siapa

10 menit lalu

Iuran Wisata untuk Siapa

Rencana pemerintah memungut iuran wisata lewat tiket pesawat ditolak sejumlah kalangan. Apa masalahnya?

Baca Selengkapnya

Pengamat Sarankan PKS Tak Gabung ke Kubu Prabowo

43 menit lalu

Pengamat Sarankan PKS Tak Gabung ke Kubu Prabowo

Pengamat sarankan PKS tidak bergabung dengan pemerintahan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Jokowi dan Lee Hsien Loong Gaungkan Keberlanjutan Kerja Sama Indonesia-Singapura

1 jam lalu

Jokowi dan Lee Hsien Loong Gaungkan Keberlanjutan Kerja Sama Indonesia-Singapura

Sama-sama lengser tahun ini, Presiden Jokowi dan PM Singapura Lee Hsien Loong menyoroti pentingnya keberlanjutan kerjasama di antara kedua negara.

Baca Selengkapnya

Besok Pagi Bos Microsoft Temui Jokowi Bahas Investasi Rp14 T, Ini Agenda dan Profilnya

1 jam lalu

Besok Pagi Bos Microsoft Temui Jokowi Bahas Investasi Rp14 T, Ini Agenda dan Profilnya

Presiden Jokowi akan menerima kunjungan CEO Microsoft, Satya Nadella di Istana Merdeka Jakarta, Selasa, bahas investasi Rp14 triliun.

Baca Selengkapnya

Jawaban Anies Baswedan dan Ganjar Soal Kemungkinan Bergabung dalam Kabinet Prabowo-Gibran

1 jam lalu

Jawaban Anies Baswedan dan Ganjar Soal Kemungkinan Bergabung dalam Kabinet Prabowo-Gibran

Setelah putusan MK yang menolak keputusan kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, akankah mereka kemudian gabung di kabinet Prabowo-Gibran?

Baca Selengkapnya

Banyuwangi Terima Penghargaan Tertinggi dari Jokowi

2 jam lalu

Banyuwangi Terima Penghargaan Tertinggi dari Jokowi

Atas pencapaian hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) 2022, dan mendapatkan nilai terbaik nasional dengan status kinerja tertinggi.

Baca Selengkapnya

Momen Prabowo Diajak Foto bersama Lawrence Wong, PM Singapura Selanjutnya

2 jam lalu

Momen Prabowo Diajak Foto bersama Lawrence Wong, PM Singapura Selanjutnya

Peristiwa foto bersama Prabowo dan Lawrence itu terjadi di sela pertemuan tingkat tinggi PM Singapura Lee Hsien Long dan Presiden Joko Widodo.

Baca Selengkapnya

Kala Jokowi, Prabowo, Lee Hsien Long dan Pengganti PM Singapura Duduk Bersama

3 jam lalu

Kala Jokowi, Prabowo, Lee Hsien Long dan Pengganti PM Singapura Duduk Bersama

Kebersamaan Jokowi, Lee Hsien Long, Prabowo, dan Lawrance dalam satu meja menjadi sinyal keberlanjutan kemitraan dengan Singapura.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken Pengesahan UU DKJ

4 jam lalu

Jokowi Teken Pengesahan UU DKJ

Presiden Jokowi menandatangani pengesahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta atau UU DKJ

Baca Selengkapnya

Isu Kabinet Prabowo Banyak Beredar, PGRI Berpesan Jangan Mudah Ubah Kurikulum Pendidikan

4 jam lalu

Isu Kabinet Prabowo Banyak Beredar, PGRI Berpesan Jangan Mudah Ubah Kurikulum Pendidikan

PGRI mengingatkan bahwa pemerintahan baru di bawah Prabowo jangan dengan mudah mengubah kurikulum pendidikan.

Baca Selengkapnya