TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan teknologi Go-Jek Indonesia tidak bersedia merinci pembahasan mengenai aturan ojek online yang tengah digodok oleh Kementerian Perhubungan. Aturan ini merupakan regulasi lanjutan yang ditunjukan bagi operator transportasi online seperti Go-Jek setelah Kementerian Perhubungan menerbitkan aturan taksi online pada akhir tahun lalu, Desember 2018.

BACA: Gojek dan Grab Perang Tarif, Siapa Dirugikan?

"Harapannya dalam pembahasan tarif itu harus komprehensif dan melibatkan semua pihak sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, sehingga kesejahteraan driver tetap terjaga," kata Senior Manager Corporate Affairs, Alvita Chen, saat ditemui usai peluncuran program cicilan sembako bagi mitra pengemudi di Kantor Go-Jek Indonesia, Pasaraya Blok M, Jakarta Selatan, Rabu, 6 Maret 2019.

Sejak awal tahun ini, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah menyampaikan bahwa kementeriannya bakal menerbitkan peraturan soal ojek online pada Maret 2019, melengkapi Peraturan Menteri 118 Tahun 2018 yang mengatur soal taksi online. Budi menyebut peraturan ini nantinya akan mengakomodasi dan menguntungkan kepentingan dari perusahaan aplikasi, pengemudi, dan konsumen.

Sebagai contoh, kata dia, Go-Jek hari ini meluncurkan program cicilan Rp 9.700 dalam dua minggu agar para pengemudi mereka bisa mendapatkan sembako yang terjangkau dan tidak memberatkan. Sebab dari temuan Go-Jek, sembako merupakan salah satu pos pengeluaran terbesar dari pengemudi mereka. "Ini inovasi Go-Jek untuk kesejahteraan mitra," ujarnya.