TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa kebijakan ekonomi yang populis bukan hal yang salah. Sebab pada dasarnya seorang pemimpin bisa dipilih oleh rakyat karena diharapkan bisa memenuhi keinginan pemilihnya.

Simak: Sri Mulyani Respons soal Keluhan Produktivitas Tenaga Kerja Minim

"Namun yang kemudian menjadi tantangan adalah bagaimana kami bisa membuat suatu program yang memang terkoneksi dengan perhatian atau kebutuhan masyarakat," kata Sri Mulyani saat menjadi pembicara dalam acara CNBC Economy Outlook 2019 di Hotel Westin, Jakarta Selatan, Kamis 28 Februari 2019.

Adapun pernyataan itu disampaikan Sri Mulyani menanggapi CEO CT Corp Chairul Tanjung. Chairul sebelumnya melontarkan pertanyaan mengenai kebijakan populis di dalam sebuah rezim demokratis. Menurut dia, pada tahun-tahun politik seperti saat ini banyak kebijakan anggaran yang seringkali dipandang sangat populis oleh banyak pihak.

Sri Mulyani menilai kebijakan populis adalah hal yang wajar dalam sebuah rezim yang demokratis lewat instrumen pemilihan umum secara langsung. Lewat cara inilah keinginan dan harapan rakyat bisa bertemu dengan kebutuhan untuk bisa dipilih dalam pemilihan umum.

Kendati demikian, kata Sri Mulyani, ada syarat yang mesti dipenuhi meski memilih kebijakan populis. Yakni kebijakan yang ada harus memiliki sifat keberlanjutan atau tidak boleh menguras uang negara. "Jadi tidak usah khawatir, tetap populis tapi sustainable," katanya.

Selain itu, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengungkapkan bahwa keberadaan kebijakan yang populis bagi sebuah pemerintahan sulit untuk bisa terhindarkan. Namun meski boleh dilakukan, pemerintah tetap harus berhati-hati dalam pelaksanaannya, sebab jika tidak berhati-hati akan berakhir dengan resesi dengan tingkat inflasi yang tinggi.

Sri Mulyani memastikan kebijakan populis yang dijalankan saat ini masih dalam batas aman terutama dari sisi fiskal. Apalagi lewat menggenjot infrastruktur dan jaminan sosial kepada masyarakat bisa memiliki efek ganda kepada perekonomian.

"Negara tidak bisa maju tanpa pendidikan dan kesehatan yang terus membaik. Begitu pula dengan infrastruktur sebagai penunjang pertumbuhan," tutur Sri Mulyani.