TEMPO.CO, Jakarta - Guru Besar Ekonomi Pertanian Universitas Lampung, Bustanul Arifin membantah pernyataan Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang menyebut bahwa impor beras sejak 2014 terus menurun. Bustanul mengutip data dari Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Badan Pusat Statistik (BPS) hingga Februari 2019.

Simak: Kemudahan Impor Tujuan Ekspor, Bea Cukai Keluarkan Aturan Baru

Dari data itu, impor beras sejak 2015 hingga 2018 ternyata melonjak 160 persen atau lebih dari 2,5 kali lipat. "Begitu disampaikan soal beras itu, itu ga benar, dari data bulanan yang saya kumpulkan ga benar, Jokowi bilang menurun, entah siapa yang bilangin itu," kata dia dalam diskusi di Center for Strategic and International Studies (CSIS) di Jakarta Pusat, Senin, 18 Februari 2019.

Pada kuartal IV 2014, Indonesia mengimpor sebanyak 503 ribu ton dengan nilai US$ 239 juta. Untuk diketahui, Jokowi mulai menjabat sebagai presiden pada awal kuartal IV yaitu 20 Oktober 2014. Tahun 2015, impor besar naik 71 persen menjadi 861 ribu ton atau setara US$ 351 juta.

Di tahun 2016, impor beras kembali melonjak 49 persen menjadi 1,2 juta ton dengan nilai sebesar US$ 531 juta. Impor sempat turun drastic 75 persen di tahun 2017 menjadi hanya 311 ribu ton dengan nilai US$ 143 juta. Namun tahun berikutnya, 2018, impor melonjak drastis hampir 624 persen menjadi 2,2 juta ton dengan nilai US$ 1 miliar.

Tak sampai di situ, kebijakan impor beras di era pemerintahan Jokowi juga diwarnai oleh ketidaksepahaman antara anak buahnya. Pada 11 Januari 2018, terjadi kenaikan harga beras medium di sejumlah titik di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Saat itulah Enggar menyatakan pemerintah impor 500 ribu ton beras dari Vietnam dan Thailand sambil menunggu panen raya Februari-Maret 2018. "Saya tidak mau mengambil resiko kekurangan pasokan," kata Enggar.

Tapi sehari kemudian, Kementerian Pertanian mempertanyakan alasan Kementerian Perdagangan mengimpor 500 ribu ton beras. Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Sumarjo Gatot Irianto, mengatakan sampai saat ini produksi beras masih mencukupi kebutuhan nasional. "Kami tidak bisa memahami mengapa Menteri Perdagangan sebelumnya membuat pernyataan tidak mengimpor, tapi sekarang balik arah," kata dia kepada Tempo.

September 2018, giliran Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso yang kesal dengan pernyataan Enggar saat Enggar pemerintah tengah mengimpor beras. Enggar kala itu menyebut urusan sewa gudang beras untuk menampung beras impor bukanlah menjadi tugasnya.

Mendengar hal itu, Budi yang akrab dipanggil Buwas mengatakan bahwa urusan ini harusnya menjadi tugas bersama instansi pemerintah. “Kalau ada yang jawab soal Bulog sewa gudang bukan urusan kita, mata mu! Itu kita kan sama-sama negara,” kata dia di Kantor Bulog, Jakarta Selatan, Rabu, 19 September 2018.