Soal Isu Anggaran Riset, Sri Mulyani Gandeng Kemenristekdikti

Reporter

Caesar Akbar

Senin, 18 Februari 2019 14:50 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani. Instagram

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Kementerian Keuangan menggandeng Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk mengidentifikasi jumlah anggaran riset yang dibutuhkan di Indonesia.

Baca juga: Bos Bukalapak Sebut Dana Riset Rp 28 T, Jokowi: Sudah Rp 26 T

"Kami akan membantu soal research and development, kami sudah merintis, bersama dengan Kemenristekdikti, bagaimana mengidentifikasi jumlah anggaran riset, siapa yang melakukannya dan karakter risetnya seperti apa," ujar Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, 18 Februari 2019.

Dengan adanya identifikasi itu, Sri Mulyani mengatakan pemerintah bisa melakukan pemihakan dalam belanja. Dalam belanja, ujar Sri Mulyani, biaya pendidikan, termasuk dana riset, bisai dilakukan melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau dana abadi penelitian, maupun beasiswa.

"Kami sedang memikirkan endowment fund di bidang RND, bentuknya seperti apa, institusi yang menerima nanti akan kami teruskan," kata Sri Mulyani. "Kami kan bagian keuangan negaranya, tentu nanti ada dari segi instansi lainnya."

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan bahwa dana riset dan pengembangan di Indonesia sudah cukup besar anggarannya. "Supaya kita semuanya tahu bahwa dana pengembangan dan riset ini kita sudah Rp 26 triliun," kata Jokowi dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu, 16 Februari 2019.

Persoalan dana riset sempat menghangat kala CEO Bukalapak Achmad Zaky membuat tulisan di Twitter mengenai data terkait anggaran yang digelontorkan Indonesia guna mewujudkan Industri 4.0. Dalam cuitannya itu, berdasarkan data 2016, pemerintah Indonesia hanya menggelontorkan uang sebesar US$ 2 miliar atau sekitar Rp 28 triliun yang mana menempatkan Indonesia di posisi ke-43.

Lalu, Zaky pun mencantumkan dua negara terdekat Indonesia yakni Malaysia dan Singapura yang menduduki peringkat 24 dan 25 dan sama-sama menggelontorkan dana untuk Industri 4.0 sebesar US$10 miliar atau sekitar Rp 141 triliun.

Menurut Jokowi, anggaran saat ini sudah cukup besar, namun tersebar di sejumlah kementerian dan lembaga. Justru, kata Jokowi, pemerintah saat ini sedang menyiapkan sebuah lembaga besar agar anggaran riset dan pengembangan terkumpul menjadi satu supaya arahnya jelas.

"Sehingga, inovasi-inovasi negara ini bisa muncul, muncul, muncul. Sekarang ini tersebar di kementerian dan lembaga-lembaga, sehingga fokusnya ke mana, itu yang kita benahi," ujar Jokowi.

Soal data anggaran dalam cuitannya, Achmad Zaky mengaku bahwa ia merujuk pada Wikipedia. Ia mengatakan belum mendapatkan data terbaru dan masih simpang siur. Namun, ia menegaskan bahwa substansi cuitannya adalah agar Indonesia fokus mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan riset dan teknologi. Sebab, perang ke depan bukan lagi perang antarmanusia. "Tapi pinter-pinteran, perang inovasi. Kalau enggak fokus di riset kita akan perang harga. Fokus di inovasi kita bisa jadi negara maju," kata Zaky.

Baca berita Sri Mulyani lainnya di Tempo.co

FRISKI RIANA

Berita terkait

Sri Mulyani dan Presiden ADB Bahas Mekanisme Transisi Energi: Kita Mulai Bicara yang Konkret

7 jam lalu

Sri Mulyani dan Presiden ADB Bahas Mekanisme Transisi Energi: Kita Mulai Bicara yang Konkret

Sri Mulyani Indrawati dan Presiden ADB Masatsugu Asakawa membahas lebih lanjut program Mekanisme Transisi Energi (ETM) ADB untuk Indonesia.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Waspadai Dampak Kenaikan BI Rate terhadap APBN

1 hari lalu

Sri Mulyani Waspadai Dampak Kenaikan BI Rate terhadap APBN

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan ada dampak kenaikan BI Rate ke level 6,25 persen terhadap APBN, terutama penerimaan pajak.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Meski Kurs Rupiah Melemah, Masih Lebih Baik dibanding Baht dan Ringgit

1 hari lalu

Sri Mulyani: Meski Kurs Rupiah Melemah, Masih Lebih Baik dibanding Baht dan Ringgit

Menkeu Sri Mulyani mengatakan, nilai tukar rupiah pada triwulan I 2024 mengalami depresiasi 2,89 persen ytd sampai 28 Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

1 hari lalu

Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

Menkeu Sri Mulyani mengatakan Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia pada kuartal pertama tahun 2024 masih terjaga.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Pertumbuhan Ekonomi Global Bakal Stagnan di 3,2 Persen, Bagaimana Dampaknya ke RI?

1 hari lalu

Sri Mulyani Sebut Pertumbuhan Ekonomi Global Bakal Stagnan di 3,2 Persen, Bagaimana Dampaknya ke RI?

Sri Mulyani menyebut perkiraan pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini bakal relatif stagnan dengan berbagai risiko dan tantangan yang berkembang.

Baca Selengkapnya

Riset BRIN: Penduduk Indonesia Akan Kehilangan 2,5 Tahun Usia Harapan Hidup Akibat Polusi Udara

3 hari lalu

Riset BRIN: Penduduk Indonesia Akan Kehilangan 2,5 Tahun Usia Harapan Hidup Akibat Polusi Udara

Efek polusi udara rumah tangga baru terlihat dalam jangka waktu relatif lama.

Baca Selengkapnya

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

3 hari lalu

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

4 hari lalu

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya kekuatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk efektivitas transisi energi.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Ikappi Respons Isu Pembatasan Operasional Warung Madura, Tips Hindari Denda Barang Impor

5 hari lalu

Terkini Bisnis: Ikappi Respons Isu Pembatasan Operasional Warung Madura, Tips Hindari Denda Barang Impor

Ikappi merespons ramainya isu Kementerian Koperasi dan UKM membatasi jam operasional warung kelontong atau warung madura.

Baca Selengkapnya

Respons Sri Mulyani Soal Sorotan Publik ke Bea Cukai, Berikut Tips Hindari Denda Barang Impor

5 hari lalu

Respons Sri Mulyani Soal Sorotan Publik ke Bea Cukai, Berikut Tips Hindari Denda Barang Impor

Kerap kali barang impor bisa terkena harga denda dari Bea Cukai yang sangat tinggi. Bagaimana respons Menteri Keuangan Sri Mulyani?

Baca Selengkapnya