TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan selama pembangunan infrastruktur dalam 4,5 tahun pemerintahannya, hampir tidak pernah ada konflik dalam pembebasan lahan masyarakat. "Karena tidak ada yang namanya ganti rugi, melainkan ganti untung," ujar Jokowi dalam Debat Calon Presiden Kedua di Hotel Sultan, Jakarta, Ahad, 17 Februari 2019.

Baca: Debat Capres, Jokowi Ingin Pemakaian Energi Fosil Dikurangi

Menurut Jokowi selama ini dalam proyek-proyek pembangunan, pembebasan lahan porsinya memang masih kecil, yaitu sebesar 2-3 persen saja. Untuk itu, ia menyebut untuk ke depannya ingin menaikkan porsi itu agar menekan tingkat konflik di masyarakat. Lebih lanjut, Jokowi berujar pembangunan, misalnya 191 ribu jalan desa, itu adalah untuk rakyat dan sering tidak dilihat orang.

Sementara itu, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengatakan apabila terpilih sebagai presiden akan menerapkan pendekatan infrastruktur untuk rakyat. "Dalam perencanaan, penting untuk mengikutsertakan masyarakat yang terkena dampak," kata dia.

Prabowo menegaskan perlunya menghitung sejumlah faktor, baik keekonomian, lingkungan hidup dan sosial. Sebabnya, ia menyebut selama ini banyak utang untuk infrastruktur berdampak langsung kepada efisiensi pembangunan. "Kita harus cadangkan biaya untuk masyarakat karena tanahnya diambil, maupun harus memindahkan mereka," tutur dia. "Jangan tanah dirampas tanpa penyaluran, ini lah kerakyatan."

Baca: Prabowo Janjikan Swasembada Pangan, Energi, Air di Debat Capres

Menanggapi pembangunan infrastruktur yang diusung Jokowi, menurut Prabowo, memang penting namun tetap harus berorientasi kepada kepentingan besar yaitu meningkatkan daya saing Indonesia dan memberi nilai tambah bagi masyarakat. Bukan malah menjadi beban bagi masyarakat. "Membayar utang akan menjadi beban ekonomi kita."