Ilustrasi jasa pengiriman barang di pesawat. Prustholding.com
TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo) mengatakan sedikitnya 18 perusahaan pengiriman ekspres pos dan logistik di wilayah Sumatera tutup pada awal tahun ini akibat tarif Surat Muatan Udara (SMU), kontrak pengangkutan kargo dari maskapai, naik hingga 330 persen.
"Sudah ada 18 perusahaan yang tutup. Itu di area Riau, Batam, Aceh, Tanjung Pinang dan Sumatera Barat," kata Koordinator Asperindo Wilayah I Sumatera, Yana Mulyana, kepada Antara Pekanbaru, Riau, Rabu.
Hal itu disampaikan Yana saat Asperindo Riau berunjuk rasa menolak kenaikan tarif SMU 330 persen di Kota Pekanbaru.
Ia menjelaskan kenaikan tarif SMU sudah dilakukan enam kali oleh maskapai penerbangan sejak Oktober 2018. Hal ini membuat biaya operasional perusahaan pengiriman melonjak, dan mengakibatkan konsumen makin sedikit melakukan pengiriman lewat udara karena tarif jadi mahal.
"Kami minta tarif SMU dikembalikan seperti dulu, yaitu Rp 2.750 per kilogram. Sekarang ini tarif terlalu mahal, di Pekanbaru pengiriman dari Jakarta mencapai Rp 9.900 dan ke Batam sampai Rp 16.000 per kilogram," katanya.
Ia mengatakan Asperindo tidak menyarankan anggotanya untuk melakukan boikot kepada maskapai penerbangan, melainkan mengubah sistem pengiriman lewat rute darat dan laut. Hal tersebut bisa menjadi solusi untuk mempertahankan bisnis.
Ketua Asperindo Riau Yanri Sandi Lubis menambahkan kenaikan SMU membuat perusahaan-perusahaan mulai berhenti beroperasi karena tidak ada pengiriman dari konsumen.
Dari 42 perusahaan anggota Asperindo di Riau, sedikitnya lima perusahaan bakal berhenti beroperasi.
"Sudah ada tiga perusahaan tidak beroperasi karena kenaikan beban operasional, dan menyusul ada dua lagi yang akan berhenti sementara," katanya.
Pihaknya sudah terus mengupayakan agar kenaikan SMU tersebut dapat ditinjau ulang karena bukan hanya memberatkan, namun juga mengancam keberlangsungan konsumen dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
"Yang lebih dirugikan ini masyarakat yang menggunakan jasa pengiriman," katanya.
