Darmin Nasution: Perhutanan Sosial Percepat Pemerataan Ekonomi

Reporter

Antara

Jumat, 8 Februari 2019 16:42 WIB

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menyerahkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Mandiri secara simbolis kepada petani dan pelaku usaha mikro di wilayah Cianjur, Jawa Barat, Jumat, 8 Februari 2019.Sebagai realisasi komitmen pada tujuan pemerataan pembangunan, sepanjang tahun 2018 Bank Mandiri telah memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp17,58 triliun, atau mencapai 100,11% dari target.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menegaskan program perhutanan sosial yang dijalankan pemerintah bermanfaat untuk mempercepat pemerataan ekonomi karena mampu menyediakan lahan bagi masyarakat kurang mampu.

Baca juga: Darmin Nasution: Realisasi Perhutanan Sosial Capai 2,17 Juta Ha

"Program perhutanan sosial ini merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani, mengurangi angka pengangguran, dan menurunkan tingkat kemiskinan," kata Darmin dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Jumat, 8 Februari 2019.

Hal tersebut diungkapkan Darmin saat mendampingi Presiden dalam acara penyerahan 42 Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial seluas 13.976 hektare untuk 8.941 Kepala Keluarga (KK) di Wana Wisata Pongpok Landak, Cianjur, Jawa Barat.

Darmin menjelaskan, melalui program ini, masyarakat tidak hanya diberikan akses kelola selama 35 tahun, tetapi juga diberikan insentif ekonomi seperti bantuan permodalan, akses pasar, dan pendampingan, yang dikelola secara klaster.

Dengan sistem klaster, yang terdiri dari dua atau tiga desa tergantung dari luas lahan serta jumlah petani, maka lahan dapat dikelola secara berkelompok dengan satu jenis komoditas unggulan tertentu agar tercipta peningkatan skala ekonomi.

"Melalui sistem klaster ini, kita akan mendorong terciptanya transformasi ekonomi desa dari ekonomi yang subsisten ke komersial. Dengan demikian, dapat tercapai skala ekonomi yang memadai. Pemilihan tanaman budidaya serta pengelolaan hasil panen pun menjadi lebih baik," ujarnya.

Kemudian, untuk menjamin kelangsungan pendapatan petani atau penggarap, pemerintah merancang komposisi pemanfaatan lahan yang ideal sehingga petani dapat menanam jenis tanaman tahunan, seperti tanaman kopi dan karet, serta tanaman musiman, seperti nanas dan jagung. Untuk menjaga kecukupan pendapatan petani atau penggarap, pemerintah ikut membuat komposisi bagi-hasil yang adil sehingga keuntungan hasil pengelolaan budidaya di lahan perhutanan sosial dapat lebih dinikmati oleh petani.

Terkait lahan perhutanan sosial di Cianjur, Darmin Nasution mengatakan para petani telah disiapkan untuk menanam kopi, buah-buahan dan sayuran yang ditanam dengan sistem tumpang sari atau "agroforestry", yaitu dengan mengombinasikan pohon berkayu minimal 50 persen.

ANTARA

Berita terkait

Mahkamah Agung Bebaskan Dua Petani Desa Pakel Banyuwangi, Permohonan Kasasi Dikabulkan

3 hari lalu

Mahkamah Agung Bebaskan Dua Petani Desa Pakel Banyuwangi, Permohonan Kasasi Dikabulkan

Tim advokasi akan menunggu pemberitahuan resmi dari MA untuk mengeluarkan dua petani Desa Pakel yang permohonan kasasinya dikabulkan.

Baca Selengkapnya

Pupuk Subsidi Sudah Bisa Ditebus, Hanya di Kios Resmi

7 hari lalu

Pupuk Subsidi Sudah Bisa Ditebus, Hanya di Kios Resmi

PT Pupuk Indonesia mengumumkan pupuk subsidi sudah bisa ditebus di kios pupuk lengkap resmi wilayah masing-masing.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Ungkap Warga Desa Pakel Kecewa dengan Pemda Banyuwangi, Polres, dan PT Bumisari

21 hari lalu

Komnas HAM Ungkap Warga Desa Pakel Kecewa dengan Pemda Banyuwangi, Polres, dan PT Bumisari

Komisoner Komnas HAM Anis Hidayah turun untuk meninjau lokasi dan situasi konflik lahan di Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi.

Baca Selengkapnya

Kasus 9 Petani Penolak Bandara IKN Digunduli Polisi, Komnas HAM Minta Diselesaikan Secara Restorative Justice

21 hari lalu

Kasus 9 Petani Penolak Bandara IKN Digunduli Polisi, Komnas HAM Minta Diselesaikan Secara Restorative Justice

Komnas HAM menemui Polda Kaltim untuk membahas kasus 9 petani yang ditangkap dan digunduli karena menolak pembangunan bandara di IKN.

Baca Selengkapnya

Husni Tanggapi Masalah Pendistribusian Pupuk

25 hari lalu

Husni Tanggapi Masalah Pendistribusian Pupuk

Anggota Komisi VI DPR RI, M. Husni, merasa miris akan permasalahan pupuk subsidi, terutama persoalan pendistribusian yang berulang setiap tahun.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sebut Penyesuaian HPP Gabah Bisa Rampung Sebelum Akhir Pekan

26 hari lalu

Jokowi Sebut Penyesuaian HPP Gabah Bisa Rampung Sebelum Akhir Pekan

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan saat ini kenaikan Harga Pokok Penjualan (HPP) gabah petani baru dalam perencanaan dan penghitungan.

Baca Selengkapnya

Terkini: Harga Beras dan Gabah Turun Selama Ramadan, Jokowi Gelontorkan IFG LIfe Rp 3,5 Triliun untuk Bereskan Polis Jiwasraya

27 hari lalu

Terkini: Harga Beras dan Gabah Turun Selama Ramadan, Jokowi Gelontorkan IFG LIfe Rp 3,5 Triliun untuk Bereskan Polis Jiwasraya

BPS menyebut penurunan harga beras secara bulanan terjadi di tingkat penggilingan sebesar 0,87 persen. Namun secara tahunan, di penggiling naik.

Baca Selengkapnya

Petani Desa Pakel Banyuwangi Dilaporkan Balik oleh Satpam PT Bumisari atas Dugaan Pengeroyokan

30 hari lalu

Petani Desa Pakel Banyuwangi Dilaporkan Balik oleh Satpam PT Bumisari atas Dugaan Pengeroyokan

Konflik Agraria antara petani Desa Pakel Banyuwangi dan PT Bumisari makin berlarut-larut.

Baca Selengkapnya

Bulog Terapkan Skema Komersial untuk Penyerapan Gabah dan Beras dari Petani Solo Raya

31 hari lalu

Bulog Terapkan Skema Komersial untuk Penyerapan Gabah dan Beras dari Petani Solo Raya

Pemimpin Cabang Bulog Surakarta Andy Nugroho mengemukakan penyerapan gabah atau beras langsung dari petani dilakukan Bulog sejak awal 2024 dengan menerapkan skema komersial.

Baca Selengkapnya

Bulog Dinilai Gagal Serap Gabah Petani, CORE: Cadangan Beras Mayoritas dari Impor

38 hari lalu

Bulog Dinilai Gagal Serap Gabah Petani, CORE: Cadangan Beras Mayoritas dari Impor

Pengamat pertanian dari CORE menilai Bulog seharusnya menyerap gabah petani saat panen raya untuk menjadi stok penyangga.

Baca Selengkapnya