TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta masyarakat untuk lebih utuh melihat kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Jangan sampai masyarakat melihat yang dikerjakan pemerintah untuk membiayai negara hanya sekedar melalui instrumen utang dan penarikan pajak.

Baca juga: Sri Mulyani: Defisit Transaksi Berjalan Bukan Dosa

"Jangan pernah berpikir memahami APBN, seolah-olah isinya hanya pemerintah hanya mungut pajak nyusahin rakyat, kami berutang membebani rakyat. It's not as simple as that. Ceritanya lebih kompleks dibandingkan hanya itu," kata Sri Mulyani saat menjadi pembicara dalam DBS Asian Insights Conference di Hotel Mulia, Jakarta Selatan, Kamis 31 Januari 2019.

Persoalan utang dan juga pajak, terutama tax rasio menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Perihal ini bahkan banyak disebutkan oleh calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto. Tak hanya itu, mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Rizal Ramli bahkan sempat mengeluarkan cuitan mengenai persoalan utang pemerintah.

Sri Mulyani menjelaskan, pembiayaan negara melalui APBN bukan hanya sekedar melalui instrumen utang dan penarikan pajak. Tetapi saat ini pemerintah telah memiliki instrumen lain dalam membiayai APBN. Hal ini karena saat ini kondisi APBN dan instrumen fiskal yang ada telah mencapai tahap matang dan teruji.

Salah satunya, ia menyebut pemerintah juga memiliki instrumen Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha untuk membiayai pembangunan. Dia menjelaskan skema ini nyatanya telah banyak membantu pemerintah dalam membangun infrastruktur dan pembangunan kesejahteraan sosial.

Menurut catatan Kementerian Keuangan saat ini skema proyek pembiayaan lewat KPBU telah ada 17 proyek dengan 3 proyek sudah beroperasi dan 11 proyek masih under contruction. "Dari berbagai proyek dengan total skema ini sudah mampu memberikan investasi sebesar Rp 165 triliun. Ada 15 proyek yang sedang kami siapkan, mulai dari jalan raya, water treatmen hingga transportasi publik," kata Sri Mulyani.

Selain itu, untuk menarik investasi dan pembiayaan, pemerintah memiliki instrumen khusus melalui perusahaan-perusahaan seperti PT Sarana Multi Infrastruktur, PT Penjaminan Infrastruktur dan juga Indonesia Insfrastruktur Finance. Instrumen ini digunakan pemerintah untuk membiayai berbagai program pembangunan di bidang infrastruktur sebab seringkali dunia usaha kesulitan jika berhubungan langsung dengan Kementerian yang memiliki persyaratan yang rigid dan sulit.

"Jadi jangan sampai ada yang mengira kayaknya pemerintah cuma membangun, mikirnya, cuma utang, utang utang. Ini to make my records straight di sini untuk anda semua," tutur Sri Mulyani.