NTT Dapat Rp 34,35 Triliun dari APBN 2019

Kamis, 31 Januari 2019 08:42 WIB

Presiden Jokowi (tengah) berbincang dengan Gubernur NTT, Frans Lebu Raya, ketika meninjau perkembangan pembangunan bendungan Raknamo di Kabupaten Kupang, NTT, 25 Juli 2015. Bendungan diharapkan dapat mengatasi seperti kekeringan, rawan pangan dan gizi buruk di NTT. ANTARA/Kornelis Kaha

TEMPO.CO, Kupang - Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapat alokasi dana dari APBN 2019 sebesar Rp 34,35 triliun yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan kegiatan lainnya.

Baca juga: Sri Mulyani: Perbaikan SDM, Anggaran Pendidikan Jadi Rp 495 T

"Alokasi APBN 2019 ini mengalami peningkatan sekitar Rp 2 triliun, dibanding tahun anggaran sebelumnya yang hanya mencapai Rp 32 triliun," kata Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan NTT Lydia Kurniawati Christyana, Kamis, 31 Januari 2019.

Lydia menjelaskan alokasi anggaran untuk NTT melalui APBN tersebut merupakan bentuk hubungan keuangan pusat dan daerah dalam bentuk dana bagi hasil pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) khusus fisik dan non fisik serta insentif daerah.

Untuk dana alokasi khusus (DAK) fisik, pada 2019 ini NTT mendapatkan alokasi sebesar Rp 3,4 triliun, atau meningkat, jika dibandingkan pada 2018 yakni sebesar Rp 3.1 triliun.

Selain DAK fisik, terdapat beberapa pekerjaan strategis nasional yang dibiayai dari daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) kementerian/lembaga (K/L) terkait kegiatan pembangunan Bendungan Temef di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Napungete di Kabupaten Sikka, serta pembangunan jaringan Bendungan Reknamo di Kabupaten Kupang.

Pada 2018, DAK fisik untuk NTT sebesar Rp 3,1 triliun, namun hanya sebesar Rp 2,9 triliun yang terserap. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya kontrak yang dibuat pemerintah di bawah pagu anggaran yang disiapkan sehingga terjadi penghematan.

Faktor lain karena gagal lelang dan batas waktu pelaksanaan lelang sudah selesai, sehingga anggarannya tidak bisa terserap seluruhnya oleh daerah. "Anggaran itu tidak dikembalikan, jika syarat dan ketentuan terpenuhi anggaran bisa disalurkan," kata Lydia.

Dia mencontohkan beberapa daerah yang gagal menyalurkan DAK fisik, yakni proyek air minum di Kabupaten Manggarai senilai Rp1 miliar lebih, pengadaan barang dana jasa di Manggarai Barat di bidang pariwisata sebesar Rp2,9 miliar.

Baca berita soal APBN lainnya di Tempo.co

Berita terkait

Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

7 jam lalu

Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

Menkeu Sri Mulyani mengatakan Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia pada kuartal pertama tahun 2024 masih terjaga.

Baca Selengkapnya

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

2 hari lalu

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

2 hari lalu

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya kekuatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk efektivitas transisi energi.

Baca Selengkapnya

Turunnya Penerimaan Pajak Berdampak pada Defisit APBN

2 hari lalu

Turunnya Penerimaan Pajak Berdampak pada Defisit APBN

Jika penerimaan pajak terus anjlok di tengah melesatnya belanja negara, defisit APBN bisa membengkak.

Baca Selengkapnya

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

7 hari lalu

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

Sri Mulyani menilai kinerja APBN triwulan I ini masih cukup baik.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

7 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

7 hari lalu

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi anggaran dari APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru mencapai 11 per

Baca Selengkapnya

Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, BTN Usulkan Skema Dana Abadi

7 hari lalu

Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, BTN Usulkan Skema Dana Abadi

PT Bank Tabungan Negara (BTN) usulkan skema dana abadi untuk program 3 juta rumah yang digagas Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

7 hari lalu

Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono menyebut RAPBN 2025 akan sejumlah tantangan berat.

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

8 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya