TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Muhammad Said Didu menyebut kondisi BUMN kini dalam ancaman. Ia menyoroti melonjaknya utang perseroan pelat merah selama periode pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Baca: RUPS Luar Biasa PT Bukit Asam Putuskan Copot Said Didu

Berdasarkan hitungannya, utang BUMN kini bisa mencapai Rp 5.400 triliun alias meningkat Rp 2.100 triliun. Di sisi lain, ia menyebut penerimaan perseroan hanya naik Rp 100 triliun. "Jadi ada yang salah tentu, pemerintah tolong audit dan buka saja, BUMN terancam," ujar Said Didu di Kantor Sekretariat Nasional Prabowo - Sandiaga, Jakarta, Selasa, 22 Januari 2019.

Menurut Said Didu, peningkatan besar utang BUMN terjadi pada beberapa perseroan besar yang menyangkut kehidupan rakyat. Misalnya, Pertamina, Perusahaan Listrik Negara alias PLN, dan BUMN konstruksi. "Itu pusat utang yang sangat besar dan saya katakan ini cara kebijakan tumpukan sampah di bawah karpet."

Bekas Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menyebut salah satu persoalan yang dihadapi BUMN adalah mereka mesti membiayai penugasan dari pemerintah. Padahal berdasarkan Pasal 66 Undang-undang BUMN, setiap penugasan dari pemerintah mesti dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

"Dari Rp 5.000-an triliun kan hampir Rp 1.000 triliun lebih adalah utang PLN dan Pertamina sehingga menghadapi persoalan keuangan yang sangat berat," tutur dia. "Yang belum terbuka adalah BUMN konstruksi diminta menerbitkan obligasi terbatas yang tidak dibuka ke publik tapi dijual terbatas kepada BUMN yang sehat, sehingga kemungkinan besar kalau terjadi masalah di BUMN konstruksi maka itu merembet ke BUMN lain."

Oleh karena itu, Said Didu mengatakan sejak berkecimpung di BUMN pada 2005 lalu ia melihat periode ini adalah puncak masalah BUMN yang sangat besar lantaran perseroan besar seperti Garuda, Pertamina, hingga PLN tengah terganggu.

Said Didu juga menyoroti Menteri BUMN Rini Soemarno yang tidak kunjung mengumumkan kinerja perseroan milik negara itu hingga pekan ketiga Januari. Padahal biasanya pemaparan dilakukan pada akhir Desember tahun sebelumnya atau awal Januari.

Bekas Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan kondisi BUMN saat ini masih terbantu dengan merosotnya harga minyak dunia di kisaran US$ 50 per barel. "Sekarang harga minyak di sekitar US$ 50 per barel, kalau naik lagi tentu tekanan kepada PLN dan Pertamina akan cukup tinggi," ujar dia di Hotel Mulia, Jakarta, Kamis, 17 Januari 2019.

Menteri BUMN Rini Soemarno sebelumnya tak ada korporasi yang ingin merugi. Besarnya beban utang karena BUMN memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat kendati di saat bersamaan menghadapi berbagai tantangan. Tantangan itu di antaranya saat harga bahan bakar minyak naik, rupiah melemah terhadap dolar AS, hingga terjadi pinjaman mata uang dolar.

"Pasti ada sedikit gejolak, tetapi kan sebagai korporasi kita selalu memikirkan bagaimana kita menghadapinya. Semua ini kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, mengingat kita itu BUMN berarti milik rakyat," ujar Rini.

CAESAR AKBAR | ANTARA