Ombudsman dan Pengusaha Bahas Revisi Aturan Transaksi Elektronik

Jumat, 18 Januari 2019 18:57 WIB

Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi, Ketua Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh Nugroho, Executive Vice President Daop 1 Jakarta Dadan Rudiansyah, dan Direktur Utama PD Sarana Jaya Yoory C Pinontoan dalam jumpa pers soal Skybridge di gedung Ombudsman, Jumat, 16 November 2018. Tempo/M Yusuf Manurung

TEMPO.CO, Jakarta - Ombudsman Republik Indonesia memanggil beberapa pelaku usaha di bidang cloud computing dan data center pada Jumat 18 Januari 2019. Pemanggilan ini berkaitan dengan adanya polemik mengenai revisi Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).

Baca: Ombudsman: Laporan Terbanyak untuk Polri dan Peradilan di 2017

"Dalam pertemuan ini kami menanyakan kepada para pelaku mengenai salah satu pasal yang menjadi polemik terutama mengenai posisi data center. Kami ingin menanyakan mengenai basic principle dari policy ini," kata Annggota Ombudsman Ahmad Alamsyah Saragih saat mengelar konferensi pers di kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Jumat 18 Januari 2019.

Sebelumnya, rencana pemerintah lewat Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk merevisi PP PSTE ditentang sejumlah pihak. Salah satunya adalah para pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Cloud Computing Indonesia serta beberapa diantaranya tergabung dalam Masyarakat Telematika.

Adapun pada Agustus 2018 silam Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengumumkan bahwa harmonisasi atas draf revisi UU PSTE telah rampung. Namun, belakangan draft tersebut dikembalikan oleh Kementerian Kesekretariatan Negara kepada Kominfo.

Advertising
Advertising

Alamsyah menjelaskan Kementerian sebagai regulator perlu memperjelas kebijakan mengenai data center. Pertama, apakah data center bisa ditaruh di mana saja dengan membatasi informasi tertentu yang tetap harus ditaruh di lokal. Atau, data center harus ditaruh di lokal tapi dengan membebaskan beberapa jenis informasi tertentu yang di letakan di lokal secara bertahap.

Ombudsman menyarankan Kementerian memperbaiki roadmap mengenai kebijakan pengelolaan data dan telekomunikasi di Indonesia sebelum merevisi aturan tersebut. Tak hanya itu, Kementerian juga perlu mendengar pendapat publik terutama pada mereka yang terdampak kebijakan.

"Kami sarankan Kominfo melakukan kajian serius soal kelayakan ekonomi, politik dan hukum dan juga aspek ketahanan keamanan. Apalagi mengenai data, ke depan akan menjadi isu yang penting," kata dia.

Berita terkait

Ombudsman Minta Kemenpan RB Jamin Seleksi CASN Tak Dimanfaatkan Calon di Pilkada 2024

3 jam lalu

Ombudsman Minta Kemenpan RB Jamin Seleksi CASN Tak Dimanfaatkan Calon di Pilkada 2024

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih tak mempermasalahkan seleksi CASN 2024 tetap dilaksanakan sesuai jadwal dan berdekatan Pilkada 2024. Asal..

Baca Selengkapnya

Menteri PANRB Pastikan Seleksi CASN Sesuai Jadwal dan Jamin Tak Bisa Dipolitisasi

7 jam lalu

Menteri PANRB Pastikan Seleksi CASN Sesuai Jadwal dan Jamin Tak Bisa Dipolitisasi

Menteri PNRB Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa seleksi CASN tidak bisa karena berdasar amanat Undang-undang 20/2023 harus selesai Desember ini.

Baca Selengkapnya

Takut Dipolitisasi, Ombudsman Usul Pelaksanaan Seleksi CASN DItunda sampai Pilkada Serentak

10 jam lalu

Takut Dipolitisasi, Ombudsman Usul Pelaksanaan Seleksi CASN DItunda sampai Pilkada Serentak

Ombudsman RI usul seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) pada tahun 2024 ditunda hingga pilkada serentak 27 November karena khawatir dipolitisasi.

Baca Selengkapnya

Seleksi CPNS Diminta Ditunda hingga Usai Pilkada, Rentan Menjadi Komoditas Politik

10 jam lalu

Seleksi CPNS Diminta Ditunda hingga Usai Pilkada, Rentan Menjadi Komoditas Politik

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih menyarankan agar rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) ditunda hingga Pilkada selesai.

Baca Selengkapnya

Ombudsman Usul Seleksi CASN Ditunda usai Pilkada 2024 agar Tak Jadi Komoditas Politik

1 hari lalu

Ombudsman Usul Seleksi CASN Ditunda usai Pilkada 2024 agar Tak Jadi Komoditas Politik

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengusulkan agar seleksi CASN ditunda hingga setelah Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Bantah Konflik Nurul Ghufron dengan Albertina Ho Sebagai Upaya Pelemahan KPK

3 hari lalu

Alexander Marwata Bantah Konflik Nurul Ghufron dengan Albertina Ho Sebagai Upaya Pelemahan KPK

Alexander Marwata membantah konflik yang sedang terjadi antara Nurul Ghufron dan anggota Dewas KPK Albertina Ho tidak ada kaitan dengan pelemahan KPK.

Baca Selengkapnya

Jatuh Bangun Konosuke Matsushita Dirikan Perusahaan Elektronik Panasonic 93 Tahun Lalu

5 hari lalu

Jatuh Bangun Konosuke Matsushita Dirikan Perusahaan Elektronik Panasonic 93 Tahun Lalu

Pada 35 tahun lalu, pengusaha Jepang Konosuke Matsushita pendiri Panasonic Corporation meninggal. Ini kisahnya membangun perusahaan elektronik itu.

Baca Selengkapnya

Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

19 hari lalu

Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

Penjelasan Ombudsman Kalimatan Timur soal pelaporan Jatam perihal surat OIKN kepada masyarakat Sepaku.

Baca Selengkapnya

JATAM Laporkan Otorita IKN Ke Ombudsman soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

21 hari lalu

JATAM Laporkan Otorita IKN Ke Ombudsman soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM Kalimantan Timur melaporkan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) ke Ombudsman

Baca Selengkapnya

Zulhas Sebut Impor Produk Elektronik Tidak Dilarang tapi Diatur, Ini Sebabnya

22 hari lalu

Zulhas Sebut Impor Produk Elektronik Tidak Dilarang tapi Diatur, Ini Sebabnya

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas angkat bicara soal pembatasan impor produk elektronik yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian.

Baca Selengkapnya