TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan pertumbuhan ekonomi pada 2019 masih menghadapi sejumlah risiko karena masih tingginya ketidakpastian global.

Baca: Respons Sri Mulyani Soal Mundurnya Presiden Bank Dunia

"Momentum yang terjadi di 2018 akan tetap terjaga, tapi asumsi di APBN 5,3 persen akan berat tercapai dari sisi 'demand and supply', jadi ada 'downside risk'," ujar Sri Mulyani dalam seminar outlook perekonomian Indonesia 2019 di Jakarta, Selasa.

Sri Mulyani menjelaskan upaya menjaga pengelolaan APBN agar tidak menjadi sumber ketidakpastian baru. Dia ingin pengelolaan APBN juga menjadi insentif untuk mendorong kinerja pembangunan harus dilakukan sebagai antisipasi kondisi global.

Untuk menjaga pengelolaan APBN, hal yang dapat dilakukan adalah dengan mengawal asumsi ekonomi makro yang rentan terhadap situasi eksternal dan berpengaruh kepada penerimaan negara.

Salah satu asumsi makro tersebut adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang ditetapkan dalam APBN 2019 sebesar Rp15.000, padahal saat ini terdapat tren penguatan rupiah.

Kondisi ini terjadi akibat pengaruh pelaku pasar global yang merespon positif dari pernyataan pimpinan Bank Sentral AS (The Fed) atas rencana normalisasi kebijakan moneter.

"Kenaikan dari suku bunga The Fed tidak se-ekstrim yang dibayangkan, maka akan ada perubahan, dan nilai tukar ada 'adjustment' lebih terapresiasi," kata Sri Mulyani.

Selain itu, tambah dia, asumsi makro harga mentah Indonesia yang ditetapkan sebesar 70 dolar AS per barel, diperkirakan sepanjang tahun rata-rata tidak akan setinggi yang diproyeksikan.

"Saat ini AS menjadi produsen surplus migas, sehingga permintaan minyak berpotensi menurun, dan harga minyak mungkin tidak setinggi di awal 2018," ujarnya.

Sri Mulyani memastikan pengelolaan asumsi makro yang disertai upaya menjaga pencapaian yang telah berjalan dengan baik di 2018, seperti rendahnya laju inflasi, dapat membuat kinerja ekonomi makin kuat.

Dengan demikian, kehati-hatian tersebut dapat menciptakan persepsi positif bagi Indonesia dan mengundang investasi yang bermanfaat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Dengan daya tarik Indonesia yang lebih baik, maka terjadi 'capital inflow'. Ini sesuatu yang kita jaga terus menerus, melalui koordinasi pusat dan daerah, swasta serta pemangku kepentingan," kata Sri Mulyani.