TEMPO.CO, Jakarta - Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno mengaku prihatin dengan tingginya nilai utang negara saat ini. Hal tersebut disampaikan melalui cuitan di akun Twitter resminya @sandiuno sekitar enam jam yang lalu, Kamis, 3 Januari 2019.

Baca: Prabowo - Sandiaga Ungkap Cara Bangun Infrastruktur tanpa Utang

"Setiap bayi yang lahir, belum apa-apa, dia sudah dibebani utang Rp 13 juta. Ini yang ngomong ibu Sri Mulyani sendiri," ujar Sandiaga dalam rekaman video yang diunggah melalui akun Twitter-nya tersebut.

Hingga kini cuitan yang juga disertai video berdurasi 59 detik tersebut dikomentari oleh 152 netizen. Cuitan itu juga telah di-retweet oleh 560 orang dan disukai oleh 1.900 orang.

Dalam video itu, Sandiaga menyebutkan besarnya nilai utang negara saat ini sampai-sampai membebani seluruh warga negara, bahkan ikut ditanggung oleh bayi yang baru saja lahir. "Banyak yang mengkhawatirkan utang kita terlalu tinggi," ucapnya.

Sandiaga juga menyayangkan utang negara yang sangat besar untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu ia mengusulkan pembangunan tanpa dengan cara berutang adalah dengan mendorong kemitraan pemerintah dan swasta.

"Salah satu upaya untuk memaksimalkan pembangunan tanpa pemerintah harus utang ialah dengan melakukan sistem public private partnership atau kemitraan pemerintah dengan badan usaha," kata Sandiaga. "Jika sistem seperti ini diterapkan, negara tidak keluar duit, negara hanya hadir sebagai regulator."

Sandiaga yakin pembangunan infrastruktur bisa dilakukan tanpa harus berutang, melainkan dengan menjalin kemitraan. "Dan itu sudah dijalankan oleh pemerintahan sekarang. Tapi belum diprioritaskan, belum jadi opsi pertama," ucapnya.

Oleh karena itu, ia berjanji, jika di pemilihan presiden pada 2019 Prabowo dan Sandiaga menang, maka pembangunan infrastruktur dengan model kemitraan pemerintah dan swasta akan menjadi prioritas pemerintah. "Di bawah Prabowo-Sandi, kita akan jadikan opsi pertama. Kita akan bangun infrastruktur lebih giat lagi. Kita akan libatkan dunia usaha, teman-teman di sektor swasta, untuk berpartisipasi," kata Sandiaga.

Dengan mekanisme kemitraan itu, menurut Sandiaga, jika kalangan swasta pada akhirnya berutang untuk membiayai infrastruktur, utang tersebut tidak akan menjadi tanggungan negara. "Kalau mereka berutang, itu tidak jadi utang negara, tapi utang mereka, utang yang dikelola dunia usaha," ucapnya. "Menurut saya, ini jauh lebih baik dari segi tata kelola. Good governance lebih bagus, best practise-nya juga dapet."

Salah satu upaya untuk memaksimalkan pembangunan tanpa pemerintah harus utang, menurut Sandiaga, ialah dengan melakukan sistem public private partnership atau kemitraan pemerintah dengan badan usaha. "Jika sistem seperti ini diterapkan, negara tidak keluar duit, negara hanya hadir sebagai regulator," katanya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menanggapi kritik tentang besarnya nilai utang yang dialamatkan ke pemerintah. Ia a meminta publik untuk lebih menyoroti aset yang dimiliki negara, ketimbang utang negara. "Aset, yang sebenarnya lebih besar. Kita sering kali tidak atau lupa untuk secara kultural untuk bisa menyampaikan," ujarnya pada Property Outlook 2019, di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Senin, 17 Desember 2018.

Terlebih, aset-aset itu nilainya sangat besar dan telah berdampak pada perekonomian di berbagai sektor. Selain itu, menurut Sri Mulyani, khusus untuk masalah utang selalu jadi fokus perhatian pemerintah. "Utang itu sudah dipelototi banyak orang," katanya.

Sebelumnya Sri Mulyani juga menyebutkan terdapat 10 proyek infrastruktur akan dibangun dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha atau KPBU pada 2019. Belanja infrastruktur merupakan salah satu yang paling menonjol dalam APBN 2019, dan pemerintah terus mengembangkan pendanaan kreatif (creative financing) untuk membiayainya, sehingga tak hanya berasal dari dana publik dan utang.

Baca: Staf Khusus Jokowi Jawab Sandiaga Soal Bangun Infrastruktur Tanpa Utang

Pada 2019, ada 10 proyek infrastruktur yang akan dibiayai menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) ini di antaranya empat proyek Kementerian Perhubungan. Sisanya ada empat proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan dua proyek Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Simak berita lainnya terkait Sandiaga hanya di Tempo.co.