Rasio Gini Masih Tinggi, JK: Negara Lain Juga Menghadapinya

Selasa, 18 Desember 2018 09:10 WIB

Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) memberikan sambutan saat penutupan Rakernas Dewan Masjid Indonesia di Jakarta, Ahad, 25 November 2018. Rakernas tahun ini mengusung tema Penguatan Implementasi Program DMI untuk Memakmurkan dan Dimakmurkan Masjid. ANTARA/Hafidz Mubarak A

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mengakui bahwa pemerintah Indonesia hingga saat ini belum berhasil menciptakan keadilan sosial terutama mengenai equity atau pemerataan ekonomi. Dia mengatakan, salah satunya bisa dilihat lewat indikator gini ratio yang masih cukup tinggi.

Baca: JK Minta Anak Muda Tak Bermimpi Jadi PNS

"Tapi yang belum dicapai itu equity, keadilan. Karena gini ratio Indonesia walaupun ada perbaikan tapi masih belum cukup tinggi," kata JK usai menjadi pembicara kunci dalam acara konrefensi Sustainable Development Goals atau SDG's di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta Selatan, Senin, 17 Desember 2018. "Jadi dibutuhkan suatu pendapatan masyarakat yang bertambah."

Menurut data milik Badan Pusat Statistik, pada Maret 2018, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh gini ratio adalah sebesar 0,389. Angka ini menurun sebesar 0,002 poin jika dibandingkan dengan September 2017 yang berada pada angka 0,391. Sementara itu, pada Maret 2017 rasio gini mencapai 0,393. Semakin tinggi angka rasio gini dan mendekati angka 1, ketimpangan semakin besar.

Menurut politikus Partai Golkar ini, salah satu cara untuk memperbaiki gini ratio adalah dengan cara meningkatkan pendapatan masyarakat. Karena itu, sebisa mungkin, pemerintah akan menjaga tingkat pendapatan masyarakat bisa sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan juga tingkat inflasi.

Advertising
Advertising

Kendati demikian, JK menjelaskan masalah perbaikan pemerataan ekonomi tidak hanya menjadi persoalan Indonesia. Sebab, persoalan pemerataan dan penciptaan keadilan tersebut juga menjadi masalah bagi negara-negara lain di dunia.

JK juga menuturkan, ada beberapa tujuan SDG's yang kini sudah menunjukkan progress baik di Indonesia. Beberapa diantara adalah program penciptaan penghentian kelaparan (no hunger) dan juga peningkatan pendidikan. Adapun masih ada 15 tujuan SDG's yang masih perlu digenjot supaya bisa meningkat. "Jelas sekali itu kelaparan, kan Anda jarang lagi mendengar lagi pada akhir-akhir ini. Dan juga pendidikan karena anggaran yang cukup baik tentu dilaksanakan dengan baik pula," katanya.

Baca: JK: Pusat Tak Pernah Ambil Kekayaan Papua

Dari sebanyak 17 hal yang menjadi tujuan (goals) SDG's, menurut JK, masing-masing dari tujuan tersebut ternyata saling berhubungan dan saling mengait. Karena itu, untuk mencapai keseluruhan tujuan SDG's, perlu dilakukan koordinasi dan kerjasama oleh berbagai pihak. Ia berharap dengan adanya pertemuan atau konferensi ini, seluruh pihak bisa bersinergi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dalam SDG's yang juga sejalan dengan tujuan nasional.

Berita terkait

BI: Inflasi di Jawa Tengah Turun setelah Idul Fitri, Berapa?

1 hari lalu

BI: Inflasi di Jawa Tengah Turun setelah Idul Fitri, Berapa?

Daerah dengan catatan inflasi terendah di Jawa Tengah adalah Kabupaten Rembang yaitu 0,02 persen.

Baca Selengkapnya

LPEM UI Sebut Tiga Sumber Inflasi, Rupiah sampai Konflik Iran-Israel

1 hari lalu

LPEM UI Sebut Tiga Sumber Inflasi, Rupiah sampai Konflik Iran-Israel

Inflasi April 2024 sebesar 3 persen secara year on year.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Pertumbuhan Ekonomi Global Bakal Stagnan di 3,2 Persen, Bagaimana Dampaknya ke RI?

2 hari lalu

Sri Mulyani Sebut Pertumbuhan Ekonomi Global Bakal Stagnan di 3,2 Persen, Bagaimana Dampaknya ke RI?

Sri Mulyani menyebut perkiraan pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini bakal relatif stagnan dengan berbagai risiko dan tantangan yang berkembang.

Baca Selengkapnya

PBB: Kehancuran Bangunan di Gaza Terburuk Sejak PD II, Butuh Biaya Rekonstruksi Hingga US$40 Miliar

2 hari lalu

PBB: Kehancuran Bangunan di Gaza Terburuk Sejak PD II, Butuh Biaya Rekonstruksi Hingga US$40 Miliar

PBB melaporkan kehancuran perumahan di Gaza akibat serangan brutal Israel sejak 7 Oktober merupakan yang terburuk sejak Perang Dunia II.

Baca Selengkapnya

Inflasi April Hanya 0,25 Persen, BI Ungkap Pemicunya

2 hari lalu

Inflasi April Hanya 0,25 Persen, BI Ungkap Pemicunya

BI menyebut inflasi IHK pada April 2024 tetap terjaga dalam kisaran sasaran 2,51 persen, yakni 0,25 persen mtm.

Baca Selengkapnya

Rupiah Menguat di Angka Rp 16.088

2 hari lalu

Rupiah Menguat di Angka Rp 16.088

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menguat di angka Rp 16.088 pada perdagangan akhir pekan ini.

Baca Selengkapnya

Sektor Manufaktur Masih Ekspansif dan Inflasi Terkendali

2 hari lalu

Sektor Manufaktur Masih Ekspansif dan Inflasi Terkendali

Sektor manufaktur tunjukan tren kinerja ekspansif seiring Ramadhan dan Idul Fitri 2024. Sementara itu, inflasi masih terkendali.

Baca Selengkapnya

BPS: Inflasi Indonesia Mencapai 3 Persen di Momen Lebaran, Faktor Mudik

3 hari lalu

BPS: Inflasi Indonesia Mencapai 3 Persen di Momen Lebaran, Faktor Mudik

Badan Pusat Statistik mencatat tingkat inflasi pada momen Lebaran atau April 2024 sebesar 3 persen secara tahunan.

Baca Selengkapnya

Menguak Peran Vitamin D Sebagai Asupan Penting Sehari-hari

5 hari lalu

Menguak Peran Vitamin D Sebagai Asupan Penting Sehari-hari

Vitamin D memiliki peran dalam menjaga pertumbuhan otot dan tulang yang optimal dengan absorbsi kalsium di saluran cerna.

Baca Selengkapnya

Lagi-lagi Melemah, Kurs Rupiah Hari Ini di Level Rp 16.259 per Dolar AS

5 hari lalu

Lagi-lagi Melemah, Kurs Rupiah Hari Ini di Level Rp 16.259 per Dolar AS

Kurs rupiah dalam perdagangan hari ini ditutup melemah 4 poin ke level Rp 16.259 per dolar AS.

Baca Selengkapnya