2019, Susi Pudjiastuti Bakal Salurkan 200 Juta Ekor Benih Ikan

Minggu, 16 Desember 2018 13:42 WIB

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti resmi membuka acara Perlombaan Renang pada Kejuaraan Selam Nomor Laut Pangandaran Open 2018 antar Klub Selam Indonesia di Pantai Timur Pangandaran, Sabtu, 17 November 2018. Foto/Dok.Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP yang dipimpin oleh Susi Pudjiastuti akan menyalurkan bantuan hingga sebanyak 200 juta ekor benih ikan pada 2019. Hal ini dilakukan dalam rangka mengembangkan budi daya perikanan yang berkelanjutan.

Baca: Stok Ikan Negara Tetangga Anjlok, Susi Pudjiastuti: Ketahuan Lu!

"Bantuan benih disalurkan untuk meningkatkan produksi ikan baik dari air tawar, payau dan laut," kata Direktur Perbenihan KKP Coco Kokarkin Soetrisno Coko Kokarkin dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Ahad, 16 Desember 2018.

Berdasarkan komposisinya, maka bantuan benih perikanan itu adalah sebesar 24 persen benih ikan air tawar, 74 persen benih ikan air payau, dan 2 persen benih ikan air laut. Sedangkan pada tahun 2018 total bantuan benih ikan yang disalurkan mencapai sekitar 115,6 juta ekor atau 74,6 persen dari target yang ditetapkan yaitu 155 juta ekor.

Dari jumlah tersebut, dapat terbagi atas 17,2 juta benih ikan air tawar disebar di 18 provinsi, 71 kabupaten/kota; 95,6 juta benih ikan air payau disebar di 12 provinsi, 46 kabupaten/kota; serta 2,6 juta ekor benih ikan air laut di 15 povinsi, 53 kabupaten/kota. "Dampak lain dari bantuan benih ini adalah tersebarnya benih bermutu di masyarakat pembudi daya, sehingga ke depannya masyarakat diharapkan meningkatkan penggunaan benih unggul," kata Coco.

Advertising
Advertising

Selain itu, KKP juga mengharapkan hal itu mampu memberikan kontribusi bagi pemenuhan kebutuhan ikan masyarakat dalam mendukung peningkatan konsumsi ikan melalui program Gemarikan (Gemar Makan Ikan).

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengingatkan pelaku usaha nasional untuk mengambil manfaat dari permintaan terhadap konsumsi ikan yang tidak pernah berhenti dan terus meningkat. Ia mengingatkan bahwa budi daya ikan sejak 30 tahun terakhir di seluruh dunia menjadi tumpuan dalam pemenuhan kebutuhan pangan yang naik setiap hari, seiring dengan pertumbuhan penduduk yang terus naik.

Ke depannya, kata Susi Pudjiastuti, permasalahan penting dinilai bukan lagi terkait permasalahan ideologi dan politik, tetapi lebih kepada persoalan keamanan pangan. Ia mengingatkan penerapan pengelolaan budi daya berkelanjutan di sektor kelautan bakal menjamin kesuksesan bisnis perikanan nasional ke depannya.

Baca: Viral dan Lucu, Netizen Tanya Susi Pudjiastuti Macam-macam Ikan

Susi Pudjiastuti mencontohkan salah satu hal yang bisa diterapkan adalah penggunaan lahan tambak seharusnya sudah harus mengalokasikan sebagian area untuk bakau. Selain menjaga abrasi, bakau juga merupakan benteng lingkungan alamiah yang memfilter kualitas air dalam tambak.

ANTARA

Berita terkait

KKP Sebut Investasi Benih Lobster Sekitar Rp 300 Miliar dari Perusahaan Asal Vietnam

10 jam lalu

KKP Sebut Investasi Benih Lobster Sekitar Rp 300 Miliar dari Perusahaan Asal Vietnam

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono membolehkan kembali ekspor benih lobster.

Baca Selengkapnya

Kejati Aceh Periksa Ketua BRA Suhendri sebagai Saksi Korupsi Anggaran Budi Daya Ikan Kakap Rp 15 Miliar

1 hari lalu

Kejati Aceh Periksa Ketua BRA Suhendri sebagai Saksi Korupsi Anggaran Budi Daya Ikan Kakap Rp 15 Miliar

Kejati Aceh memeriksa Ketua Badan Reintegrasi Aceh (BRA) Suhendri perihal dugaan korupsi penyimpangan dan pengadaan budi daya ikan kakap.

Baca Selengkapnya

KKP Luncurkan Project Management Office 724 untuk Awasi Pengelolaan Lobster

4 hari lalu

KKP Luncurkan Project Management Office 724 untuk Awasi Pengelolaan Lobster

KKP membentuk PMO 724 untuk mendukung tata kelola lobster di tanah air.

Baca Selengkapnya

200 Ha Lahan di Tangerang Masuk Plotting Proyek Strategis Nasional PIK 2, 100 Ha di Antaranya, Kawasan Lahan Perhutani dan KKP

5 hari lalu

200 Ha Lahan di Tangerang Masuk Plotting Proyek Strategis Nasional PIK 2, 100 Ha di Antaranya, Kawasan Lahan Perhutani dan KKP

Sekitar 200 hektar tanah di Desa Lontar Kecamatan Kemeri Kabupaten Tangerang, masuk dalam plotting lahan Proyek Strategis Nasional (PSN) PIK 2

Baca Selengkapnya

Tim Gabungan Polri dan KKP Ungkap Penyelundupan 125.684 Benih Lobster Senilai Rp 25 Miliar di Jambi

5 hari lalu

Tim Gabungan Polri dan KKP Ungkap Penyelundupan 125.684 Benih Lobster Senilai Rp 25 Miliar di Jambi

Asumsi harga pasaran setiap benih lobster antara Rp 200 ribu sampai Rp 250 ribu.

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmikan Budi Daya Ikan Nila, Trenggono: Produksi 10 Ribu Ton per Tahun

11 hari lalu

Jokowi Resmikan Budi Daya Ikan Nila, Trenggono: Produksi 10 Ribu Ton per Tahun

Menteri Trenggono menargetkan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Kawarang, Jawa Barat dapat menghasilkan 10 ribu ton ikan per tahun.

Baca Selengkapnya

Sumatera Selatan Masuk Jalur Utama Penyelundupan Benih Lobster, 2,3 Juta Ekor Berhasil Diselamatkan Aparat

13 hari lalu

Sumatera Selatan Masuk Jalur Utama Penyelundupan Benih Lobster, 2,3 Juta Ekor Berhasil Diselamatkan Aparat

Sumatera Selatan masuk sebagai salah satu jalur utama penyelundupan benih lobster. Dari 2021-2023, berhasil digagalkan 17 kali upaya penyelundupan.

Baca Selengkapnya

KKP Tangkap Kapal Asing Vietnam di Laut Natuna, Nakhoda: Ikan di RI Masih Banyak

14 hari lalu

KKP Tangkap Kapal Asing Vietnam di Laut Natuna, Nakhoda: Ikan di RI Masih Banyak

Kapal asing Vietnam ditangkap di Laut Natuna. Mengeruk ikan-ikan kecil untuk produksi saus kecap ikan.

Baca Selengkapnya

KKP Tangkap 3 Kapal Ikan Asing di Laut Natuna dan Selat Malaka, Berbendera Vietnam dan Malaysia

14 hari lalu

KKP Tangkap 3 Kapal Ikan Asing di Laut Natuna dan Selat Malaka, Berbendera Vietnam dan Malaysia

Dua Kapal Ikan Asing berbendera Vietnam sempat hendak kabur sehingga petugas harus mengeluarkan tembakan peringatan.

Baca Selengkapnya

KKP Perkuat Jejaring Kawasan Konservasi di NTT

16 hari lalu

KKP Perkuat Jejaring Kawasan Konservasi di NTT

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk memperkuat jejaring pengelolaan kawasan konservasi di NTT.

Baca Selengkapnya