Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah), didampingi Menko Perekonomian Darmin Nasution (kanan), dan Gubernur BI Perry Warjiyo saat menyampaikan keterangan pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 16 November 2018. Keterangan pers ini terkait Paket Kebijakan Ekonomi XVI. TEMPO/Subekti.
Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima penghargaan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani dan Wilayah Bebas dari Korupsi untuk 62 unit kerja Kementerian Keuangan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB. Penghargaan diberikan pada unit kerja di kementerian yang berhasil membangun zona integritas dan mempercepat upaya reformasi birokrasi.
"Terima kasih atas penghargaan ini, kami memiliki miliki komitmen untuk menjaga profesionalisme ini," kata Sri dalam video sambutan pada acara penganugerahan penghargaan di The Sultan Hotel, Jakarta, Senin, 10 Desember 2018. Sri datang langsung dan menerima penghargaan langsung dari Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Dengan capaian ini, Kementerian Keuangan meriah penghargaan terbanyak dibandingkan kementerian lainnya pada tahun ini. Selain Kemenkeu, penghargaan juga diberikan pada unit kerja di Kementerian Perindustrian, Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Pada 2018 ini, ada sekitar 205 unit kerja yang berhasil melakukan pembangunan zona integritas. Unit kerja yang dimaksud adalah kementerian dan lembaga, hingga badan-badan lain di bawahnya. Dari 205 ini, ada 5 unit kerja diantaranya mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Sementara 200 unit kerja lainnya mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Hasil tersebut diperoleh dari 910 unit kerja yang diusulkan untuk bisa mendapatkan predikat WBK atau WBBM pada tahun ini. Jumlah ini meningkat hampir dua kali lipat dari tahun 2017. Saat itu, unit kerja yang mengusulkan hanya 485 unit kerja, 71 di antaranya mendapatkan predikat WBK, dan 6 unit kerja mendapat berpredikat WBBM.
Kalla menyampaikan bahwa pelayanan dan kualitas birokrasi di suatu unit kerja berkontribusi pada terjadinya korupsi di lingkungan tersebut. "Kenapa korupsi atau gratifikasi dari pengusaha ke pejabat? mumnya karena layanan lambat dan sulit padahal pengusaha itu pengennya cepat," kata dia. Kalla meminta penghargaan ke depan tak sekedar bersih dan melayani saja, namun juga bersih, cepat, dan melayani.
