TEMPO.CO, Jakarta- Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan akan membayar perusahaan yang membantu keberlangsungan pendidikan vokasi. Pembayaran tersebut, kata Darmin, bukan berupa uang, namun keringanan pajak.

BACA: Sri Mulyani Catat Penerimaan Pajak Hingga November Rp 1.300 T

"Untuk setiap Rp 1.000 yang dipakai mereka (murid vokasi), untuk guru, alat untuk praktek, pemerintah akan ganti Rp 2 ribu, tapi bentuknya bukan cash, tapi hitungan di pajaknya," tutur Darmin di kantor Kemenko Perekonomian, Jumat, 7 Desember 2018.

Saat ini, pemerintah sedang menggodok kurikulum yang akan digunakan di sekolah vokasi. Darmin menjelaskan akan mengurangi teori normatif dan memperbanyak teori yang lebih teknis dan produktif.

Nantinya, sekolah vokasi akan disesuaikan dengan tiap daerah. Kebijakan mengenai kurikulumnya pun, kata Darmin, akan diserahkan ke daerah. Darmin mengumpulkan beberapa kepala daerah untuk membicarakan ini. "Nah tadi ngumpul itu untuk mereka menyampaikan komitmen menyiapkan vokasi yang sesuai dengan standar," kata Darmin.

BACA: Sandiaga Janji Bebaskan Pajak UMKM Digital Dua Tahun Pertama

Selain membicarakan kurikulum, Darmin dan beberapa daerah juga membicarakan soal anggaran sekolah vokasi ini. Darmin menjelaskan, anggaran sekolah vokasi akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Namun, Darmin enggan menyebutkan angka anggaran tersebut, dia mengatakan anggaran tersebut akan diperlihatkan ke Presiden Joko Widodo terlebih dahulu.

Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum mendukung program ini. Menurutnya, Jawa Barat akan lebih berkembang dengan kurikulum yang disesuaikan dengan keperluan daerah masing-masing. Setidaknya ada sembilan keahlian yang dikembangkan di Jawa Barat.

"Kemarin ada kendala, harus sesuai dengan kurikulum nasional. Tapi sekarang dikasih kebebasan, jadi saya lega ikut rapat hari ini," ucap Uu.

Baca berita tentang pajak lainnya di Tempo.co.