TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani menceritakan bahwa media sosial bermanfaat bagi Kementerian Keuangan. Media sosial berperan penting menciptakan akuntabilitas bagi Kementerian Keuangan.

Baca: Sri Mulyani: Dunia Usaha Akan Hadapi Lesunya Permintaan

"Saat ini kita lihat fenomena berubah, banyak masyarakat atau generasi milenial dan produktif pengguna internet serta smartphone. Nah ini cara untuk menjangkau masyarakat tapi ini juga adalah bagian akuntabilitas," kata Sri Mulyani saat menjadi pembicara dalam acara "Festival Media Digital Pemerintah" di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu, 5 Desember 2018.

Sri Mulyani mengatakan, kondisi tersebut berbeda ketika dirinya menjadi Menteri Keuangan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada waktu itu, media yang sangat bermanfaat untuk menyampaikan kebijakan atau berkomunikasi kepada publik hanya menggunakan media cetak dan radio. Meski sudah berkembang website pada waktu itu, namun kondisi belum berkembang pesat seperti saat ini.

Sri Mulyani melanjutkan, saat dirinya bekerja untuk Bank Dunia sebagai direktur pelaksana, ia belajar bahwa media sosial dimanfaatkan oleh Bank Dunia untuk menjelaskan kepada publik. Seperti menjelaskan project Bank Dunia yang tengah digarap di berbagai tempat di dunia, melalui sosial media baik facebook, twitter maupun linkedln.

Karena itu, kata Sri Mulyani, waktu ditunjuk menjadi Menteri Keuangan oleh Presiden Joko Widodo, ia langsung mengubah biro komunikasi Kementerian Keuangan. Sebab, biro komunikasi tersebut ternyata lebih banyak mengurusi bidang keprotokoleran.

"Makanya saya dan saya mulai pakai sosial media termasuk facebook dan instagram. Karena ini bagian dari akuntabilitas, kalau sekarang kita melakukan secara aktif konten pun diubah," kata dia.

Sri Mulyani mencontohkan, salah satunya adalah informasi mengenai Anggaran Pemdapatan dan Belanja Negara (APBN). Ani, begitu ia disapa, menuturkan bahwa masyarakat perlu tahu dari mana APBN diperoleh untuk apa.

Apalagi, bendahara negara ini menjelaskan, pemberian informasi dilakukan karena masyarakat sangat sensitif. Terutama ketika berbicara pajak dan utang maysarakat cenderung sensitif dan emosional. Sebab hal ini sangat dekat dengan masyarakat.

"Jadi ini juga cara kami menyambungkan masyarakat. Sekaligus memberikan informasi yang benar dan fair, sekaligus menghalau pihak-pihak yang kadang-kadang tidak menginginkan masyarakat mendapatkan informasi tidak benar," kata Sri Mulyani.