TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menyampaikan bahwa kementeriannya bersyukur karena besaran defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2018 masih bisa terkendali. Padahal di tahun-tahun sebelumnya, kata dia, pemerintah terpaksa menerbitkan APBN Perubahan sebagai upaya mengendalikan defisit anggaran.

Baca: Tahun Pemilu, Sri Mulyani Sebut Banyak Politikus Janjikan Belanja

"Ini seusai dengan pesan Bu Menteri (Sri Mulyani Indrawati) bahwa APBN harus sehat, transparan, dan kredibel," kata Askolani dalam diskusi di Nusa Dua, Bali, Rabu, 5 Desember 2018. Defisit yang terkendali dan tak adanya APBN Perubahan ini, menurut dia, akhirnya bisa membuat kementerian dan lembaga pun lebih fokus dalam menjalankan program kerja masing-masing.

Sebelumnya, Pemerintah bersama DPR telah menyepakati bahwa target defisit pada APBN 2018 hanyalah sebesar 2,19 persen dari Pendapatan Domestik Brutoa (PDB). Lalu pada evaluasi tengah semester yang dilakukan Juli 2018, tingkat defisit masih bisa dijaga di level 2,12 persen atau lebih rendah dari target. Di akhir tahun, kementerian pun berharap realisasi defisit anggaran bisa sesuai target bahkan di bawah 2 persen.

Sementara hingga Oktober 2018, Sri Mulyani menyampaikan bahwa defisit anggaran hingga Oktober 2018 masih sebesar 1,6 persen terhadap PDB. Secara nominal, defisit ini pun juga merupakan level terkecil sejak tahun 2014.

Askolani menyampaikan bahwa salah satu indikator lain yang menunjukkan perbaikan adalah rasio penerimaan pajak atau tax ratio yang lebih baik dibandingkan lima tahun sebelumnya. Pada evaluasi tengah tahun, outlook tax ratio sudah mencapai dua digit yang sebesar 11,57 persen. Sementara dari tahun 2013 hingga 2017, rata-rata realisasinya hanya sekitar 7 persen saja.

Kemudian ada juga realisasi penyerapan anggaran yang lebih maksimal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ini terjadi lantaran perencanaan program di kementerian dan lembaga terus diperbaiki.

Di setiap sidang kabinet, kata Askolani, Presiden Joko Widodo alias Jokowi selalu menekankan agar proses lelang di kementerian dilakukan sejak awal Januari. "Ini bisa dilakukan kalau perencanaannya matang," kata Askolani.