TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution berharap Peraturan Presiden soal Daftar Negatif Investasi bisa rampung diteken pada pekan depan. "Setelah selesai masa sosialisasi, kami finalkan aturannya pekan ini," ujar dia di Hotel Raffles, Jakarta, Rabu, 28 November 2018.

BACA: Darmin Ingin Industri Panel Kayu Kembali Berjaya

Darmin mengatakan telah menjelaskan aturan DNI itu kepada para pengusaha yang menghadiri Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Solo, kemarin. Menurut dia, sebagian besar dari mereka menerima aturan anyar itu.

Meskipun, masih ada segelintir pengusaha yang mempertanyakan ihwal pelaksanaan kebijakan anyar itu. Padahal, ujar Darmin, perkara pelaksanaan bisa dilihat setelah diterapkan. "Nanti dilihat, kami bohong enggak, kan susah kalau baru aturan sudah ditanyakan soal pelaksanaan," ujar dia.

Dalam pertemuan itu, Darmin mengatakan telah menjelaskan bahwa kebijakan baru itu sejatinya akan menguntungja para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. "Kami tidak buka mana-mana, malah kami membuat pencadangan semakin besar untuk UMKM," kata dia. "Jadi enggak ada yang diisukan kita buka untuk asing."

Sementara, Presiden Joko Widodo atau Jokowi memutuskan untuk mengeluarkan UMKM dari relaksasi DNI. Keputusan itu disebutnya sebagai bukti keberpihakannya terhadap UMKM. "Jangan ragukan komitmen pemerintah terhadap UMKM," kata dia. Indonesia saat ini memiliki 62 juta UMKM yang mampu menyerap tenaga kerja hingga116 juta orang. "Saya sendiri juga alumni UMKM," ujar Jokowi.

Kebijakan itu diambil setelah mendapat masukan dari banyak kalangan usaha mengenai paket kebijakan ekonomi XVI. Salah satunya adalah kekhawatiran mengenai keberlangsungan usaha mikro, kecil dan menengah dengan adanya kebijakan relaksasi daftar negatif investasi (DNI).

"Banyak masukan yang disampaikan kepada saya," kata Jokowi. Selain dari Kadin, Jokowi mendapat masukan dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). Menurut dia, secara garis besar sudah tidak ada masalah dengan paket kebijakan ekonomi itu. "Mengenai Tax Holiday dan hasil ekspor sudah tidak ada masalah," katanya.

Satu hal yang masih banyak dikhawatirkan oleh dunia usaha adalah kebijakan relaksasi DNI. Jokowi menegaskan bahwa hingga saat ini peraturan presiden mengenai paket kebijakan ekonomi itu belum ditandatangani. "Sehingga saya putuskan di tempat ini bahwa UMKM dikeluarkan dari relaksasi DNI," katanya.

Simak berita tentang Darmin hanya di Tempo.co

CAESAR AKBAR | AHMAD RAFIQ