TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan sampai dengan November 2018 telah direalisasikan Perhutanan Sosial seluas 2,17 juta hektare dari target 12,7 juta hektare pada 2019.

Baca juga: Jokowi Serahkan SK Perhutanan Sosial ke Warga Sumatera Selatan

Menurut Darmin, pemerintah akan terus mempercepat pelaksanaan program Perhutanan Sosial. "Kami akan membentuk Project Management Office (PMO) yang bertugas untuk mempercepat pelaksanaan program Perhutanan Sosial,” kata Darmin dalam keterangan tertulis, Minggu malam, 25 November 2018.

Hal itu Darmin sampaikan saat menyerahkan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial kepada masyarakat Sumatera Selatan bersama Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Darmin dalam laporannya menuturkan pentingnya lahan yang dikelola dengan sistem klaster. Sebab, lahan yang dikelola secara berkelompok dengan satu jenis komoditas unggulan tertentu dapat meningkatkan skala ekonomi.

“Satu klaster bisa saja terdiri dari dua atau tiga desa, tergantung dari luas lahan yang ada serta jumlah petani yang tinggal di desa tersebut. Dengan sistem klaster ini, kita akan mendorong terciptanya transformasi ekonomi desa dari ekonomi yang subsisten ke komersial,” kata Darmin.

Menurut Darmin, pemerintah merancang komposisi pemanfaatan lahan yang ideal sehingga dalam waktu yang bersamaan, petani dapat menanam jenis tanaman tahunan, seperti tanaman kopi dan karet, serta tanaman musiman, seperti nanas dan jagung.

“Untuk menjaga kecukupan pendapatan petani atau penggarap, pemerintah merancang komposisi bagi-hasil yang adil sehingga keuntungan hasil pengelolaan budidaya di lahan perhutanan sosial lebih dinikmati oleh petani,” kata Darmin.

Selain itu, kata Darmin, sebagai upaya penguatan pengembangan usaha dan peningkatan produktivitas areal perhutanan sosial di Sumatera Selatan, pemerintah memberikan bantuan enam unit motor angkut hasil produk hutan sosial, empat unit alat pengupas kopi, serta bibit karet untuk tahun tanam 2019.

Selain Jokowi dan Darmin Nasution, hadir dalam kesempatan itu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI) Tito Karnavian, dan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru.