TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menyatakan pihaknya akan segera melakukan evaluasi terkait temuan sebuah lembaga survei mengenai 19,4 persen pegawai negeri sipil atau PNS yang menolak paham Pancasila.

Baca juga: Upacara Hari Kesaktian Pancasila, Ratusan PNS DKI Telat

Syafruddin mengatakan temuan tersebut bukanlah sebuah survei resmi yang dilakukan pemerintah sehingga pihaknya memerlukan waktu untuk memverifikasi data-datanya.

"BKN (Badan Kepegawaian Nasional) punya data sendiri, sedang mengevaluasi. Kita boleh mempercayai itu. Tapi jangan terlalu meyakini karena itu lembaga luar," ujarnya di Istana Bogor, Rabu, 21 November 2018.

Berdasarkan hasil survei Alvara Research yang dilakukan di enam kota yakni Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar, sekitar 19,4 persen terindikasi anti-Pancasila.

Survei yang dilakukan sejak 10 September sampai 5 Oktober 2017 ini mengambil 1.200 responden dari kalangan PNS , swasta/profesional dan di BUMN, dengan rentang usia 25 tahun-40 tahun.

"Walaupun itu kementerian dalam negeri mengekspos (survei itu) tapi evaluasi yang dilakukan inspektorat belum. Pemerintah tingkat I dan II akan lakukan itu. Kita akan perintahkan itu. Kita akan bikin surat edaran," ujarnya.

BISNIS