TEMPO.CO - Selama tiga hari, 13 - 15 November 2018 di Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa dan Kota Bima, dilakukan Survei Pemantauan Harga (SPH) - Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) dan SPH Mingguan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). BI NTB melakukan survey melalui kegiatan temu mitra pedagang pasar yang merupakan respondennya.

Simak: Sandiaga Uno Beli Gula Jawa Rp 100 Ribu, Pedagang: Kembali Pak?

Kegiatan kali ini dihadiri lebih dari 80 para Inaq-Amaq (artinya ibu dan bapak) pedagang pasar yang ada di ketiga wilayah tersebut. "Kegiatan temu dengan para pedagang pasar baru pertama kali diselenggarakan untuk pedagang pasar di luar kota Mataram. Fokusnya untuk mempererat silaturahmi dan agar data harga komoditas yang disampaikan berkualitas dan benar," kata Wahyu Ari Wibowo, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi NTB, Ahad 18 November 2018.

Datanya berupa harga komoditas, misalnya beras, daging ayam, daging sapi, telur ayam, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, minyak goreng, dan gula pasir

Menurut Wahyu, selama ini BI melakukan kegiatan survei SPH - PIHPS kepada para pegadang pasar di berbagai daerah. Survey ini untuk memantau pergerakan harga kebutuhan pokok masyarakat.

Survei ini diperlukan dalam rangka penentuan kebijakan di daerah khususnya dalam pengendalian inflasi daerah yang dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). BI mengapresiasi pedagang pasar yang mendukung dan kontribusinya yang setiap hari bersedia didatangi oleh tim survei dari BI.

Menurut Wahyu Ari Wibowo, peran "Inaq-Amaq" di Pasar bagi Bank Indonesia cukup besar. Dari merekalah informasi perkembangan harga komoditas diperoleh. Kemudian informasi ini diolah sedemikian rupa menjadi sebuah early warning system pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas harga komoditas di daerah.

Data PIHPS selain digunakan untuk kepentingan TPID, juga dipublikasikan melalui website (www.hargapangan.id) dan aplikasi pada Google Play dengan nama Harga Pangan (PIHPS Nasional). Publikasi data tersebut diharapkan menjadi referensi para pedagang dan masyarakat umum sehingga asimetri informasi dapat dikurangi dan ujungnya stabilitas harga komoditas dapat tercapai.