TEMPO.CO, Bandung -Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan membuka peluang bagi seluruh daerah memanfaatkan Rp 50 miliar berasal dari Dana Tidak Terduga di APBD Jawa Barat untuk pembiayaan perbaikan infrastruktur rusak akibat bencana. “Ini untuk bencana saja, ini dana darurat,” kata dia di Bandung, Jumat, 16 November 2018.

BACA: Menhub Alihkan Penerbangan Umroh Jawa Barat ke Bandara Kertajati

Ia meminta kepala desa atau lurah untuk mengajukan permohonan bantuan perbaikan infrastruktur rusak akibat bencana pada pemerintah provinsi lewat kepala daerahnya masing-masing. “Nanti secepatnya akan diverifikasi dan langsung diperbaiki. Kalau ada jembatan putus, jembatan yang hilang, rumah yang longsor, kena banjir yang memang harus diperbaiki ulang, sarana-sarana infrastruktur itu harusnya bisa kita perbaiki dari anggaran itu,” kata dia.

Ridwan Kamil mengatakan, tidak perlu surat panjang untuk meminta bantuan itu. “Surat saja. Selembar surat saja. Gak mungkin kita melakukan perbaikan kalau yang terdampaknya tidak mengajukan ajuan,” kata dia.

BACA: 4 Jurus Ridwan Kamil agar kota Cirebon Makin Kinclong

Dia tidak memberi batasan pengajuan bantuan itu. “Enggak ada. Yang penting masuk akal dan merata. Dan harus cukup sampai akhir Desember,” kata Ridwan Kamil.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan, Gubernur Ridwan Kamil sudah menandatangani Keputusan Gubernur yang menjadi persyaratan administrasi penggunaan dana tidak terduga untuk perbaikan jembatan, jalan rusak akibat bencana. “Dimungkinkan oleh peraturan untuk menggunakan Dana Tidak Terduga untuk membangun jembatan,” kata dia di Bandung, Kamis, 15 November 2018.

Dalam APBD Jawa Barat, Pos Dana Tidak Terduga yang disediakan Rp 50 miliar. “Kami lihat Rp 50 miliar itu cukup untuk bisa segera menyelesaikan berbagai jembatan yang putus dan ambruk (akibat bencana) alam. Termasuk juga untuk logistik,” kata Iwa.

Iwa mengatakan, Dana Tidak Terduga yang disediakan tahun ini belum digunakan. “Dana tersebut belum terpakai. Kita manfaatkan untuk itu,” kata dia.

Sebelumnya, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat Dicky Saromi membenarkan stok logistik yang dimiliki BPBD Jawa Barat untuk membantu bencana di wilayahnya sudah menipis. “Untuk BPBD provinsi memang posisi dalam bulan September kemarin sudah tipis, hampir habis logistik. Sehingga dengan itu di anggarkan di APBD Perubahan itu sekitar Rp 750 juta, yang akan kita peruntukkan untuk menambah kembali beberapa kebutuhan logistik,” kata dia di Gedung Sate, Bandung, Rabu, 14 November 2018.

Dicky mengatakan, logistik untuk menghadapi bencana sejak awal tahun 2018 sudah didistribusikan pada seluruh kabupaten/kota diantaranya berupa makanan siap saji hingga peralatan. Sebagian peralatan sendiri sudah dimiliki BPBD kabupaten/kota diantaranya “water-treatment”, perahu karet, serta tenda.

Stok logistik kini menipis akibat banyaknya bencana yang terjadi di Jawa Barat. “Sejalan dengan banyak kejadian bencana, termasuk apa yang disumbangkan (pemprov Jabar) untuk bencana di Lombok kemarin,” kata Dicky.

Baca berita tentang Ridwan Kamil lainnya di Tempo.co.