TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mempercepat pembentukan perusahaan holding di bidang infrastruktur dan perumahan serta pengembangan kawasan. Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN Hambra Samal mengatakan kementerian menargetkan holding sudah bisa terbentuk pada Desember 2018.

BACA: Kuasai Freeport Indonesia, Pemerintah Akan Kucurkan USD 3,85 M

"Sekarang sedang menunggu peraturan pemerintahnya atau PP. Masih dalam tahap harmonisasi antar kelembagaan," kata Hambra saat mengelar konferensi pers di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Kamis, 15 November 2018.

Holding infrastruktur nantinya akan dipimpin oleh PT Hutama Karya (Persero). Sedangkan anggota holding yaitu PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Yodya Karya (Persero) dan PT Indra Karya (Persero).

BACA: PGN Resmi Akuisisi 51 Persen Saham Pertagas dari Pertamina

Adapun untuk holding perumahan dan pengembangan kawasan akan berisi tujuh perusahaan dengan Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas) sebagai lead holding. Sedangkan anggota holding terdiri dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Virama Karya (Persero), PT Amarta Karya (Persero), PT Indah Karya (Persero) dan PT Bina Karya (Persero).

Hambra optimis PP mengenai holding ini akan selesai pada pertengahan Desember 2018. Setelah itu, baru dilakukan penandatangan pengalihan saham atau akta inbreng.

Setelah penandatanganan akta itu holding diharapkan sudah bisa berlaku efektif. Sedangkan, induk holding dan anggota direncanakan bakal menggelar RUPS untuk menganti nama pada Mei atau April 2019.

Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN, Aloysius K. Ro mengatakan pembentukan holding dilakukan untuk menciptakan BUMN yang besar, kuat dan lincah dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur strategis nasional.

Pembentukan holding, kata Aloysius, diharapkan mempercepat pengembangan infrastruktur sehingga berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi. "Misalnya infrastruktur konektivitas sehingga dapat menurunkan logistic cost di Indonesia" kata Aloysius dalam acara yang sama.

Aloysius juga menjelaskan dengan adanya holding ini diharapkan perusahaan BUMN tak lagi bergantung pada penanaman modal negara atau PNM lewat APBN. Sebab, nilai total modal dalam perusahaan bisa menjadi lebih besar. Sehingga, dana APBN diharapkan tak lagi digunakan untuk pembiayaan BUMN tetapi bisa digunakan untuk kegiatan pembangunan yang lebih bersifat sosial.

Aloy menuturkan diharapkan dengan adanya holding ini produk-produk yang dihasilkan menjadi lebih kompetitif karena adanya sinergi. "Diharapkan tidak ada lagi gontok-gontokan untuk memperebutkan proyek yang dibiayai APBN," kata Aloy.

Baca berita tentang BUMN lainnya di Tempo.co.