Wakil Presiden Jusuf Kalla tiba saat menghadiri pembukaan KTT Asia-Europe Meeting (ASEM) Ke-12 di Brussels, Belgia, 18 Oktober 2018. KTT ASEM Ke-12 mengangkat tema "Europe and Asia: Global Partners for Global Challenges". REUTERS/Yves Herman
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan tantangan terpenting untuk menghadapi revolusi industri 4.0 adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
"Dengan kelebihan penduduk seperti ini, maka tidak semua bisa diharapkan dengan mesin karena investasi masih mahal, pemeliharaan mahal. Oleh karena itu yang penting saat ini skill sumber daya manusia," kata Kalla dalam Tempo Economic Briefing di Ballroom II The Ritz Carlton, Jakarta, Kamis, 15 November 2018.
Menurut Kalla, kemampuan sumber daya manusia Indonesia saat ini masih menjadi kendala. Dia mencontohkan soal tes calon pegawai negeri sipil (CPNS). Berdasarkan laporan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin pagi ini, pelamar yang lolos tes kemampuan dasar CPNS masih minim.
"Dari 4 juta pelamar yang boleh ikut tes 1,8 juta orang, dari 1,8 juta orang yang bisa lulus hanya 8 persen sekitar 100 ribu, padahal yang dibutuhkan 200 ribu," kata Kalla.
Menurut Kalla, dari tes CPNS itu terlihat masih ada gap yang besar antara Jawa dan luar Jawa. Namun pemerintah terus berupaya menekan gap itu.
Kalla mengatakan revolusi industri 4.0 dengan teknologi yang maju tidak mungkin dihalangi. Karena itu Indonesia perlu masuk dan bersaing di dalamnya. Menurut dia, persaingan tersebut tidak mudah, tidak murah, dan tidak cepat, karena butuh waktu belajar.
Menurut Jusuf Kalla, yang memiliki kekhawatiran untuk bersaing di revolusi industri 4.0 bukan hanya Indonesia. Negara lain seperti Amerika Serikat, Inggris pun khawatir.
Azwar Anas Minta Pemda Percepat Input Formasi Kebutuhan ASN
2 hari lalu
Azwar Anas Minta Pemda Percepat Input Formasi Kebutuhan ASN
Badan Kepegawaian Negara sedang melakukan verifikasi dan validasi rincian formasi ASN yang sudah ditetapkan berdasarkan usulan dari seluruh instansi pusat dan daerah.