Saran Indef untuk Tekan Defisit Transaksi Berjalan

Reporter

Bisnis.com

Senin, 12 November 2018 10:42 WIB

Defisit transaksi berjalan harus ditutup oleh aliran modal.

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menyarankan salah satu cara yang paling signifikan untuk menekan defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) adalah dengan menaikkan bea masuk produk-produk pangan.

Baca juga: Defisit Transaksi Berjalan USD 8,8M, Ekonom: Aman tapi Rentan

"Kalau mau yang signifikan ya menaikkan bea masuk lebih tinggi untuk impor produk-produk pangan, karena yang secara konsisten menguras adalah impor pangan kita," ujarnya akhir pekan ini.

Menurut Bhima, kebijakan penaikan PPh impor bagi sejumlah barang konsumsi yang dikeluarkan Menteri Keuangan Sri Mulyani belum lama ini efeknya tidak signifikan.

"Kebijakan itu efeknya 5,5 persen terhadap total impor barang non migas kita. Jadi kalau yang diatur barang kecil ya efeknya tidak terlalu signifikan mereduksi defisit neraca perdagangan," ujarnya.

Bhima mengatakan apabila kebijakan penaikan bea masuk tersebut sulit untuk diaplikasikan, bisa juga dengan meningkatkan jumlah hambatan non tarif yang ada di tanah air saat ini sehingga tidak terlalu dibombardir barang-barang dari luar negeri.

"Kalau kelihatannya susah dinaikkan bea masuknya, mungkin hambatan non tarif yang ada di-upgrade, kepada produk produk pangan ini," ujarnya.

Kemudian, lanjut Bhima, apabila Indonesia digugat negara negara lain karena dinilai menghalangi produk mereka masuk ke dalam negeri, pemerintah harus menyewa pengacara kaliber dunia untuk membantu mengatasi gugatan tersebut.

"Kami sarankan pemerintah menyuntikkan anggaran yang lebih besar untuk tim negosiasi hukum atau tim konsultan hukum kita. Karena kalau di era perang dagang seperti ini kuncinya di tim negosiasi hukum. Kita sewa lawyer paling jago untuk bela kepentingan Indonesia," ujarnya.

Selain itu, kata Bhima, pemerintah bisa melakukan penghematan impor bahan baku, terutama untuk kebutuhan infrastruktur yang tidak terlalu mendesak.

"Jadi memang harus ada evaluasi dan diprioritaskan. Bukan anti infrastruktur, tapi dipilah-pilah dulu, dikerjain dari yang paling penting dan yang bisa ditunda maka di-hold dulu proyeknya," ujar Bhima mengusulkan upaya untuk menekan defisit transaksi berjalan.

BISNIS

Berita terkait

Ekonom Senior INDEF Sebut Indonesia Harus Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel

6 hari lalu

Ekonom Senior INDEF Sebut Indonesia Harus Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel

Meski tidak bersinggungan secara langsung dengan komoditas pangan Indonesia, namun konflik Iran-Israel bisa menggoncang logistik dunia.

Baca Selengkapnya

Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel, Ekonom: Prioritaskan Anggaran untuk Sektor Produktif

7 hari lalu

Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel, Ekonom: Prioritaskan Anggaran untuk Sektor Produktif

Di tengah konflik Iran-Israel, pemerintah mesti memprioritaskan anggaran yang bisa membangkitkan sektor bisnis lebih produktif.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Indonesia Terancam Twin Deficit, Apa Itu?

10 hari lalu

Pengamat Sebut Indonesia Terancam Twin Deficit, Apa Itu?

Indonesia berisiko menghadapi kondisi 'twin deficit' seiring dengan menurunnya surplus neraca perdagangan.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Sepakat Jaga Defisit Anggaran 2025 3 Persen, Apindo: Penyusunan RAPBN Mesti Displin

17 hari lalu

Pemerintah Sepakat Jaga Defisit Anggaran 2025 3 Persen, Apindo: Penyusunan RAPBN Mesti Displin

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menanggapi soal keputusan pemerintah menjaga defisit APBN 2025 di bawah 3 persen.

Baca Selengkapnya

Ekonom Indef soal Dugaan Korupsi di LPEI: Padahal Ekspor Andalannya Pemerintahan Jokowi

38 hari lalu

Ekonom Indef soal Dugaan Korupsi di LPEI: Padahal Ekspor Andalannya Pemerintahan Jokowi

Ekonom Indef, Didin S. Damanhuri sangat prihatin atas dugaan korupsi yang terendus di lingkaran LPEI. Padahal, kata dia, ekspor adalah andalan pemerintahan Jokowi

Baca Selengkapnya

Imbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun

39 hari lalu

Imbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun

Kebijakan PPN di Tanah Air diatur dalam Undang-Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Baca Selengkapnya

Tarif PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Indonesia Paling Tinggi di Asia Tenggara

39 hari lalu

Tarif PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Indonesia Paling Tinggi di Asia Tenggara

Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment Indef Ahmad Heri Firdaus membandingkan besaran tarif PPN di Asia Tenggara.

Baca Selengkapnya

Indef: PPN jadi 12 Persen Akan Dorong Kenaikan Harga Bahan Pokok

39 hari lalu

Indef: PPN jadi 12 Persen Akan Dorong Kenaikan Harga Bahan Pokok

Indef menyatakan penjual akan reaktif terhadap kenaikan PPN.

Baca Selengkapnya

PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Pertumbuhan Ekonomi Turun karena Orang Tahan Konsumsi

39 hari lalu

PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Pertumbuhan Ekonomi Turun karena Orang Tahan Konsumsi

Indef membeberkan dampak kenaikan pajak pertabambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen.

Baca Selengkapnya

Ekonom Ungkap Kriteria Ideal Menkeu Pengganti Sri Mulyani: Tidak Yes Man

52 hari lalu

Ekonom Ungkap Kriteria Ideal Menkeu Pengganti Sri Mulyani: Tidak Yes Man

Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti mengungkapkan kriteria ideal Menkeu seperti apa yang dibutuhkan oleh Indonesia di masa mendatang.

Baca Selengkapnya