TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri mengatakan Indonesia masih membutuhkan tambahan tenaga kerja terampil sebanyak 56 juta orang hingga 2030. Sumber daya manusia terampil ini menjadi syarat utama untuk menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar di dunia.

Baca: Sandiaga Sebut Lapangan Kerja Kini Tergerus Tenaga Kerja Asing

Hanif menyatakan, untuk menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar ke-7 di dunia, Indonesia membutuhkan 113 juta pekerja terampil. Sayangnya, hingga saat ini, republik ini baru memiliki 57 juta tenaga kerja terampil.

“Sekarang ini Indonesia hanya punya separuh dari [target] 113 juta tenaga tenaga kerja terampil, yakni sekitar 57 juta pekerja. Sehingga, kita membutuhkan tambahan 3,8 juta tenaga per tahun untuk dapat memenuhi seluruh kebutuhan tenaga kerja terampil pada 2030,” ujar Hanif, belum lama ini.

Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan, dari 113 juta angkatan kerja di Indonesia pada tahun ini, 58 persen di antaranya merupakan merupakan lulusan sekolah menengah pertama (SMP) dengan rerata angka pendidikan nasional sekitar 8,8 tahun. “Ini artinya rerata (angkatan kerja) Indonesia enggak lulus SMP. Profil tenaga kerja cukup menantang atau mengkhawatirkan," kata Hanif.

Terlebih, menurut Hanif, Indonesia pada 2030 akan mengalami bonus demografi. "Sehingga perlu memperbaiki mutu pendidikan formal yang menjadi cikal bakal sumber daya manusia ke depan,” katanya. Selain memperbaiki mutu pendidikan, Indonesia juga harus segera meningkatkan keterampilan tenaga kerja.

Untuk itu, Kemenaker telah membuat program tripple skilling (skilling, reskilling, dan upskilling) untuk memastikan masyarakat memiliki keterampilan dan kompetensi, sekaligus kemampuan beradaptasi dalam waktu yang tidak terlalu lama. “Jadi, mereka yang tidak punya keterampilan, kami beri keterampilan. Yang keterampilannya baru sedikit kami tambah," tutur Hanif.

Hanif menambahkan, Balai latihan kerja (BLK) juga dipermudah syaratnya dengan tidak lagi menggunakan syarat umur dan minimal pendidikan. "Sehingga siapapun yang mau meningkatkan kerjanya bisa masuk tanpa harus takut umur dan pendidikan,” katanya.

Pada 2017, sudah terbangun 50 BLK dengan target pelatihan 5.000 orang. Pada 2018, telah dibangun 75 BLK komunitas baru dengan target pelatihan sebanyak 7.500 orang. Tahun depan, pemerintah akan membangun 1.000 BLK komunitas dengan target pelatihan 100.000 orang.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menambahkan, untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia Tanah Air, salah satunnya dilakukan dengan perbaikan kualitas pendidikan lewat program revitalisasi sekolah menengah kejuruan (SMK). Revitalisasi SMK harus dikebut guna memenuhi kebutuhan pasar kerja dengan reorientasi yang melibatkan dunia usaha dan para pelaku industri.

Saat ini, pemerintah juga akan mempermudah pembukaan sekolah kejuruan di seluruh Indonesia. Pasalnya, kata Muhadjir, pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik untuk siap bekerja pada bidang tertentu. “Kami terus melakukan sejumlah perbaikan dan penataan SMK di Tanah Air,” katanya.

Baca: Menteri Tenaga Kerja Sebutkan Tiga Masalah SDM Indonesia

Total revitalisasi SMK yang telah dilakukan dengan industri pada tahun ini mencapai 2.700 sekolah, sedangkan total pembangunan techno park mencapai 560 unit. Untuk mendorong semakin banyak tenaga kerja terampil, pemerintah membangun SMK kemaritiman sejumlah 239 unit, SMK pertanian sebanyak 279 unit, dan SMK pariwisata sejumlah 136 unit. Hingga akhir 2017, jumlah SMK baik negeri maupun swasta di Indonesia mencapai 13.926 unit, meningkat dari tahun lalu yang 13.236 unit.

BISNIS