TEMPO.CO, JAKARTA - Pemerintah bakal memperluas sektor penerima insentif tax holiday/ libur bayar pajak. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan perluasan diberlakukan untuk mendongkrak investasi di dalam negeri yang saat ini sedang melambat. “Aturannya tetap sama dan selama 20 tahun, sektornya saja yang diperbanyak,” ujarnya, Rabu 31 Oktober 2018.

Baca: Sri Mulyani: 8 Perusahaan Nikmati Tax Holiday dalam 6 Bulan

Tax holiday merupakan insentif yang diberikan pemerintah bagi investasi langsung. Penanam modal yang melakukan investasi hingga bisa libur bayar pajak penghasilan pajak hingga 20 tahun. Untuk mendapat insentif ini minimal investor harus melakukan investasi Rp 500 miliar hingga Rp 10 triliun agar mendapat libur bayar pajak selama 20 tahun.

Namun, selama ini hanya 17 industri yang bisa mendapat fasilitas ini. Industri tersebut seperti logam dasar hulu, bahan baku farmasi, pembuatan komponen telekomunikasi. hingga infrastruktur ekonomi.

Iskandar mengatakan perluasan ke sektor lain bisa jadi pemanis mendatangkan investasi asing dan dalam negeri. Durasi 20 tahun saat ini masih dinilai kompetetif ketimbang negara lain. Seperti yang diketahui negara saingan Indonesia di Asia Tenggara seperti Vietnam dan Thailand maksimal memberikan insentif serupa 13-15 tahun. Wacana ini sebenarnya sudah disusun sejak beberapa bulan lalu.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengatakan kementeriannya siap menampung semua masukan untuk memperkuat investasi dari sisi fiskal. Investasi, katanya, merupakan penyokong pertumbuhan ekonomi negara tahun depan yang sebenarnya cuma bisa tercapai 5,12 persen. “Kami targetkan 5,3 persen karena berharap rencana investasi dalam negeri foreign direct investment (penanam modal asing) banyak masuk,” katanya.

Suahasil mengatakan sudah banyak kajian selain memperluas sektor peneriman insentif libur bayar pajak. Peningkatan durasi hingga 50 tahun yang pernah diujarkan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu juga sedang dihitung-hitung efek baik dan buruknya. “Perluasan sudah hampir pasti, bocorannya yang paling banyak itu sektor-sektor upstream (hulu),” kata Suahasil.

Sebelumnya, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Trikasih Lembong mengatakan perlu banyak perluasan dan inovasi kebijakan ekonomi baru untuk meningkatkan investasi. Minimnya “pemanis” investasi dinilainya menjadi biang kerok merosotnya pertumbuhan investasi di kuartal III tahun ini sebesar defisit 1,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

<!--more-->

Dia berharap perluasan dan penambahan durasi libur bayar pajak bisa segera terealisasikan. Menurut catatannya sejak diluncurkan April lalu, peminat tax holiday masih minim tak lebih dari 10 perusahaan. “Kriterianya masih terlalu sempit, hanya 3 persen dari semua subsektor dalam ekonomi,” ujarnya.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance Bhima Yudhistira mengatakan berbagai perluasan dan inovasi insentif yang mendukung investasi memang diperlukan. Tapi dia berharap pemerintah tak melupakan persoalan mendasar investasi seperti kemudahan perizinan. “Perizinan pusat dan daerah belum sepenuhnya selaras, pembangunan kawasan industri juga masih terkendala belum optimalnya pemerataan infrastruktur untuk memangkas ongkos logistik yang mahal,” katanya.