Sri Mulyani Jelaskan Tantangan Ekonomi Global 2019 ke DPR

Rabu, 31 Oktober 2018 21:28 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tantangan nyata pada 2019 adalah perekonomian dunia yang masih dibayangi oleh ketidakpastian. Ketidakpastian itu antara lain bersumber dari Amerika Serikat yang melakukan normalisasi kebijakan moneter, kebijakan fiskal yang pro-cyclical, yang menyebabkan kenaikan suku bunga.

Baca juga:
Sri Mulyani: Target Pajak di 2019 Menantang, tapi Realistis

"Dan imbal hasil (yield) surat berharga Amerika yang berimbas ke seluruh dunia, penguatan dolar Amerika Serikat dan pengetatan likuiditas yang menyebabkan arus modal keluar dari negara-negara emerging yang menyebabkan tekanan pada nilai tukar mata uang berbagai negara, termasuk Indonesia," kata Sri Mulyani saat rapat paripurna di Gedung DPR, Rabu, 31 Oktober 2018.

Selain itu, kata Sri Mulyani, perang dagang AS dan Cina, ketidakpastian skenario Brexit dan di berbagai negara Eropa, serta ketegangan geopolitik di beberapa kawasan dunia, menyebabkan meningkatnya risiko negatif bagi ekonomi global.

Sri Mulyani mengatakan IMF telah menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi 3,7 persen, dari sebelumnya sebesar 3,9 persen. Demikian pula tingkat perdagangan dunia yang diturunkan menjadi sebesar 4,0 persen dari sebelumnya 4,5 persen.

"Dengan meningkatnya risiko negatif dari perekonomian global, kita harus meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian dalam menjaga perekonomian nasional," kata Sri Mulyani.

Untuk itu, menurut dia, penetapan target-target perekonomian harus diperhitungkan secara lebih realistis, menyesuaikan dengan kondisi perekonomian global. Menurut Sri Mulyani, hal itu membuat kebijakan fiskal melalui APBN 2019 menjadi kredibel dan efektif untuk mendukung peningkatan kesejahteraan yang merata dan penurunan tingkat kemiskinan.

Sri Mulyani mengatakan besaran asumsi dasar ekonomi makro 2019 ditetapkan pertumbuhan ekonomi 5,3 persen, inflasi 3,5 persen, nilai tukar rupiah Rp 15 ribu per dolar AS, tingkat suku bunga SPN 3 bulan 5,3 persen, harga minyak mentah lndonesia US$ 70 per barel, lifting minyak bumi 775 ribu barel per hari, dan lifting gas bumi 1.250 ribu barel setara minyak per hari.

Berita terkait

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

6 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

1 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

1 hari lalu

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

1 hari lalu

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya kekuatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk efektivitas transisi energi.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

1 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

1 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ekonomi NTB Tumbuh Positif, Ekspor Diprediksi Meningkat

1 hari lalu

Ekonomi NTB Tumbuh Positif, Ekspor Diprediksi Meningkat

Perkembangan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) 2023 tumbuh positif.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Ikappi Respons Isu Pembatasan Operasional Warung Madura, Tips Hindari Denda Barang Impor

2 hari lalu

Terkini Bisnis: Ikappi Respons Isu Pembatasan Operasional Warung Madura, Tips Hindari Denda Barang Impor

Ikappi merespons ramainya isu Kementerian Koperasi dan UKM membatasi jam operasional warung kelontong atau warung madura.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

2 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Respons Sri Mulyani Soal Sorotan Publik ke Bea Cukai, Berikut Tips Hindari Denda Barang Impor

2 hari lalu

Respons Sri Mulyani Soal Sorotan Publik ke Bea Cukai, Berikut Tips Hindari Denda Barang Impor

Kerap kali barang impor bisa terkena harga denda dari Bea Cukai yang sangat tinggi. Bagaimana respons Menteri Keuangan Sri Mulyani?

Baca Selengkapnya