Menteri Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar berbincang saat memberikan keterangan terkait penataan regulasi jilid II di Kementerian ESDM, Jakarta, 12 Februari 2018. Kementerian ESDM kembali melakukan penataan regulasi jilid II sebanyak 51 peraturan sektor ESDM ditata menjadi 29 aturan. TEMPO/Tony Hartawan
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menegaskan rencana penyesuaian harga bahan bakar minyak jenis Premium dibatalkan.
Dia memastikan tidak akan ada kenaikan harga Premium dalam waktu dekat ini, seperti yang disampaikan awal bulan lalu. "Arahan Presiden tidak ada kenaikan BBM (Premium). Jadi dibatalkan," ujarnya di Jakarta, Rabu, 24 Oktober 2018.
Mengenai sampai kapan penyesuaian harga Premium ditahan, dia mengaku tak bisa memprediksikannya. Sebab menurutnya, kenaikan harga BBM sangat dipengaruhi oleh harga minyak mentah dunia.
"Harga minyak nggak ada yang tahu dari waktu ke waktu. Kapan dinaikkan? jawaban saya harga minyak kita nggak bisa tahu," katanya.
Pada 10 Oktober 2018 lalu, Jonan menyatakan sesuai arahan Presiden Joko Widodo Premium akan disesuaikan pada pukul 18.00 WIB hari itu. Hal itu disampaikan Jonan di sela lawatan kunjungan kerjanya ke Bali. Sayangnya, tidak lama kemudian, pengumuman tersebut dikoreksi kembali.
Sementara itu, Rabu kemarin, Komisi VII DPR RI memanggil Jonan untuk menggelar rapat kerja sekaligus meminta penjelasan pemerintah terkait pembatalan kenaikan harga Premium.
Namun setelah dimulai, rapat justru diwarnai adu pendapat urgensi pembahasan agenda rapat tersebut. Salah satu anggota Komisi VII dari Fraksi PDIP Adian Napitupulu meminta agar persoalan pembatalan kenaikan Premium tersebut tidak usah dibahas karena tak memiliki urgensi apapun.
"Tidak ada yang terganggu di masyarakat mengenai masalah ini. Jadi sebaiknya kita hentikan saja rapat ini. Buang-buang waktu," katanya.
Sebaliknya, sejumlah anggota lainnya tetap menghendaki rapat tetap dilakukan agar persoalan tersebut menjadi terang benderang. Namun, rapat dilakukan secara tertutup.
Rapat pun sempat diskors selama 10 menit untuk merundingkan kelanjutan pembahasan tersebut.
Akhirnya, pimpinan rapat Wakil Komisi VII DPR Ridwan Hisjam memutuskan rapat dilaksanakan secara tertutup. Keputusan ini mendapat penolakan dari anggota Fraksi Gerindra karena dinilai tidak transparan dan mereka memutuskan untuk walkout.
"Kami dari Fraksi Gerindra berat kalau tertutup. Ini masalah mendasar BBM (Premium) harus transparan kepada rakyat. Orang akan bertanya-tanya ada apa kok rahasia banget," kata anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Gerindra Kardaya Warnika.
